DK-Jakarta — Pemerintah Indonesia terus memantau pembahasan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilisation Force/ISF) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjaga stabilitas dan gencatan senjata di Gaza.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Nasir, menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Senin (17/11/2025) malam.
Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari yang sama membahas proposal pembentukan ISF di New York, sebagaimana usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Sekarang sedang dibahas bagaimana menjaga gencatan senjata yang ada. Itu menjadi fokus kita,” kata Arrmanatha.
Indonesia berharap ISF nantinya mampu memastikan stabilitas keamanan serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Pemerintah juga masih menunggu arah kebijakan terbaru dari Pemerintah Otoritas Palestina.
“Yang lainnya kita tunggu, apa yang diinginkan oleh Pemerintah Palestina,” ujarnya.
Proposal AS dan Usulan Rusia Masuk Pembahasan
Proposal AS berisi 20 poin yang bertujuan memulihkan keamanan dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Rencana tersebut menjadi prasyarat untuk memulai proses rekonstruksi dan reformasi di Gaza.
Di sisi lain, Rusia juga mengajukan rancangan resolusi alternatif yang kini sedang dalam pertimbangan formal DK PBB. Namun, belum dipastikan apakah rancangan itu akan diajukan ke tahap pemungutan suara.
Mandat ISF: Dua Tahun, Bekerja dengan Israel dan Mesir
Draft usulan AS menetapkan ISF memiliki mandat awal dua tahun dan bekerja sama dengan Israel serta Mesir. Tanggung jawabnya mencakup:
pengamanan perbatasan Gaza,
perlindungan warga sipil,
fasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan,
dukungan pelatihan dan penempatan kembali pasukan polisi Palestina,
serta pembahasan perlucutan senjata permanen Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
Hamas Menolak Kehadiran Pasukan Asing
Juru bicara Hamas menolak kehadiran personel militer asing di Gaza. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Hamas menyebut ISF berpotensi “menukar pendudukan Israel dengan perwalian asing”.
