https://dpk.kepriprov.go.id/
DK-Islamabad – Pemerintah Pakistan mengumumkan langkah penghematan besar untuk menghadapi potensi krisis minyak global. Situasi tersebut dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memengaruhi pasokan energi dunia.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan kebijakan tersebut dalam pidato kepada rakyat pada Senin (9/3/2026) malam. Ia menegaskan konflik di kawasan Teluk berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dalam waktu dekat.
Menurut Sharif, harga minyak global telah melonjak hingga lebih dari 100 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,6 juta. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pakistan yang masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk.
Karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan yang disebut sebagai langkah sulit untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pasokan energi tetap tersedia, sebagaimana dilaporkan media Dawn.
Kebijakan Kerja Empat Hari
Salah satu kebijakan utama adalah penerapan sistem kerja empat hari bagi kantor pemerintah. Instansi pemerintah hanya beroperasi dari Senin hingga Kamis, sementara hari tambahan sebagai hari libur tidak berlaku bagi sektor perbankan.
Kebijakan tersebut juga tidak diterapkan pada sektor penting seperti pertanian, industri, rumah sakit, dan layanan ambulans.
Pemerintah juga memutuskan menutup sekolah dan perguruan tinggi selama dua minggu ke depan. Namun proses pembelajaran tetap dilanjutkan secara daring melalui lembaga pendidikan di bawah Higher Education Commission.
Selain itu, perusahaan publik dan swasta diwajibkan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi 50 persen karyawan, kecuali sektor pertanian dan industri.
Pembatasan Bahan Bakar dan Gaji Pejabat
Dalam upaya menghemat energi, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas. Selama dua bulan ke depan, kendaraan pemerintah hanya menerima 50 persen pasokan bahan bakar dari biasanya dan sekitar 60 persen kendaraan dinas tidak akan digunakan.
Pembatasan ini tidak berlaku bagi ambulans dan kendaraan transportasi umum.
Langkah penghematan juga menyasar pejabat negara. Menteri federal, penasihat, dan asisten khusus pemerintah tidak akan menerima gaji selama dua bulan, sementara anggota parlemen mengalami pemotongan gaji sebesar 25 persen.
Selain itu, pejabat pemerintah tingkat tinggi akan mengalami pemotongan gaji setara dua hari kerja dan pengeluaran lembaga pemerintah dipangkas 20 persen.
Pemerintah juga memberlakukan larangan perjalanan luar negeri bagi pejabat negara, kecuali untuk kepentingan nasional. Seluruh rapat pemerintah akan dilakukan secara daring guna mengurangi konsumsi bahan bakar.
Di samping itu, pemerintah melarang penyelenggaraan jamuan buka puasa resmi, resepsi, serta membatasi acara pernikahan dan kegiatan pribadi sebagai bagian dari kebijakan penghematan nasional.
