DK-Pacitan – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan fenomena El Nino berpotensi mengurangi pembentukan awan hujan sehingga musim kemarau berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi.
“Fenomena ini harus diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko berbagai bencana, terutama kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan,” ujar Lilik saat menghadiri Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur di Pantai Pancer Door, Kabupaten Pacitan, Rabu (22/7/2026).
Menurut Lilik, dampak kemarau berkepanjangan tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat serta sektor pertanian. Meningkatnya polusi udara selama musim kemarau berpotensi memicu kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara kekeringan pada lahan pertanian dapat mengganggu produksi pangan.
“Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap ketahanan pangan sehingga harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Kesiapan tersebut meliputi ketersediaan kendaraan tangki air, peralatan pendukung, serta sumber daya manusia yang dapat segera dikerahkan ketika terjadi kekeringan maupun keadaan darurat lainnya.
Selain penguatan kapasitas internal, Lilik juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya bagi wilayah yang berbatasan langsung. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat distribusi bantuan logistik maupun personel tanpa terhambat batas administrasi.
“Penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi antardaerah karena kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lilik menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat upaya penanggulangan bencana. Penanganan kondisi darurat, kata dia, berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga harus tetap menjadi prioritas pemerintah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media massa guna memperkuat kapasitas daerah sekaligus mempercepat respons ketika bencana terjadi.
Melalui kesiapsiagaan yang lebih baik dan kerja sama lintas sektor, pemerintah berharap dampak El Nino terhadap masyarakat, ketahanan pangan, dan lingkungan dapat diminimalkan.
