DK-Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII akan menjadi ruang dialog antara umat Islam dan pemerintah. Melalui forum tersebut, para peserta dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan konstruktif bagi pemerintah.
Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud, mengatakan pembangunan bangsa membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. Karena itu, KUII VIII dirancang sebagai wadah bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan kebangsaan.
“Membangun bangsa itu tidak bisa sendirian pemerintahnya saja atau bahkan masyarakat bangsanya saja. Untuk itu, pada acara ini ada yang mewakili pemerintah,” ujar Marsudi usai konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
“Kemudian para menteri dan lembaga yang berkepentingan. Untuk saling memberikan alasan-alasan apa yang sudah pemerintah lakukan dan apa yang akan dilakukan,” ucapnya melanjutkan.
Marsudi mengungkapkan forum tersebut akan menjadi kesempatan bagi peserta kongres untuk memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah. Berbagai kritik dan gagasan akan dibahas bersama agar menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.
“Jika masih ada yang kurang dalam pelaksanaannya, maka di arena ini bisa langsung disampaikan kritik-kritik yang membangun. Disampaikan ide-ide yang paling tepat dan paling bagus secara langsung,” kata Marsudi.
Ia menilai forum dialog seperti KUII penting untuk mempertemukan berbagai pandangan. Setiap usulan dapat dikaji secara terbuka melalui pertukaran argumentasi dan gagasan.
“Tidak cukup hanya membangun bangsa ini dengan satu cara. Forum duduk bersama semacam kongres ini juga penting, adu argumen dan gagasan dari tokoh-tokoh, baik akademisi, para kiai, para cendekiawan, praktisi, dan lain-lainnya,” ujarnya.
KUII VIII akan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Jakarta dan diikuti 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka kongres pada Jumat, 24 Juli 2026 sore.
