Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Bekasi Baru Capai 23 Persen

DK-Bekasi — Tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bekasi hingga kini baru mencapai 23 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 30 persen, atau sekitar 400 ribu warga dari total 1,8 juta pemilik KTP elektronik (E-KTP).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat, menjelaskan bahwa hingga pertengahan November 2025, jumlah warga yang telah mengaktifkan IKD baru sekitar 300 ribu orang.

“Target nasional itu 30 persen dari 1,8 juta warga Kota Bekasi pemegang E-KTP, jadi sekitar 400 hingga 500 ribu. Sekarang ini baru mencapai 23 persen atau sekitar 300 ribu,”
ujar Taufiq kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Kurangnya Kepercayaan Jadi Kendala

Taufiq mengakui rendahnya minat masyarakat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem digital. Selain itu, maraknya kasus penipuan daring (online scam) yang dikaitkan dengan aplikasi IKD turut memengaruhi persepsi masyarakat.

Meski demikian, Disdukcapil tetap berkomitmen mengejar target aktivasi dengan berbagai langkah strategis.

“Kami terus melakukan upaya, salah satunya dengan gencar sosialisasi serta mempermudah layanan aktivasi IKD bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Respons Warga: Belum Jadi Kebutuhan Mendesak

Salah seorang warga Kota Bekasi, Deny Arya, mengaku belum melakukan aktivasi IKD karena merasa belum membutuhkannya dalam waktu dekat.

“Mungkin nanti saya baru akan urus IKD. Untuk saat ini belum karena memang belum urgen untuk melakukan aktivasi,” ujarnya.

Pemerintah Dorong Digitalisasi Layanan Kependudukan

Program IKD merupakan bagian dari transformasi digital layanan kependudukan yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Melalui IKD, warga dapat mengakses data kependudukan dan layanan administrasi secara daring tanpa perlu membawa dokumen fisik.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan seluruh warga pemilik E-KTP dapat mengaktifkan IKD secara bertahap hingga akhir tahun 2025 untuk mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik.