DK-Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai upaya mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih mudah diakses, responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peresmian GNPP dilakukan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
“Gerakan ini merupakan komitmen bersama yang tentunya terus untuk kita meningkatkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, responsif, dan berintegritas,” kata Rini.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wujud paling nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, setiap upaya perbaikan layanan harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Rini juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa di era modern masyarakat tidak boleh lagi direpotkan dengan birokrasi yang berbelit. Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah terus memperkuat integrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah dibuka lagi sekitar 88. Jadi sekarang ada sekitar 313 Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.
Selain memperluas layanan terintegrasi secara fisik, pemerintah juga mempercepat transformasi pelayanan berbasis digital. Rini menegaskan digitalisasi menjadi kunci agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat dan sederhana.
“Bapak Presiden juga tadi menyampaikan bahwa seluruh layanan publik ini dimungkinkan untuk ditransformasikan ke dalam layanan digital. Agar masyarakat tidak perlu mengantre lagi berjam-jam dan sekarang kita sedang mendorong hal tersebut,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Rini, tengah mempercepat transformasi digital melalui sinergi dengan Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital. Namun, keberhasilan transformasi tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh instansi memiliki komitmen yang sama.
“Tentunya transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya punya komitmen. Atas dasar itulah GNPP ini menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah, berintegritas, dan berorientasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan GNPP lahir dari keyakinan bahwa pelayanan publik bukan sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat.
Ia menambahkan gerakan tersebut dirancang melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Berbagai negara telah memiliki momentum nasionalnya untuk memperkuat budaya pelayanan publik, sejalan dengan peringatan United Nations Public Service Day setiap tanggal 23 Juni,” katanya.
“Indonesia juga memerlukan momentum nasional yang mampu menggerakkan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus membangun budaya pelayanan yang berkualitas, adaptif, dan selalu berorientasi pada masyarakat,” ujarnya.
