AS Hormati Negosiasi ASEAN-Tiongkok soal Kode Etik Laut Cina Selatan

Amerika Serikat (AS) menyatakan menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/CoC) Laut Cina Selatan (LCS) bersama Tiongkok.

Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat akan meninggalkan Manila usai menghadiri rangkaian pertemuan Menlu AS (AMM) dan pertemuan pasca AMM ke-59 pada 21 - 24 Juli 2026, di Manila, Filipina
Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat akan meninggalkan Manila usai menghadiri rangkaian pertemuan Menlu AS (AMM) dan pertemuan pasca AMM ke-59 pada 21 - 24 Juli 2026, di Manila, Filipina. (dok : Tangkapan Layar)

DK-Jakarta – Amerika Serikat (AS) menyatakan menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/CoC) Laut Cina Selatan (LCS) bersama Tiongkok. Namun, AS menegaskan hasil akhir perundingan tidak boleh mengabaikan kepentingannya di kawasan tersebut.

Duta Besar AS untuk ASEAN, Kevin Kim, mengatakan negaranya menghormati mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang didasarkan pada konsensus.

“Mengenai negosiasi CoC di LCS, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, AS menghormati ASEAN sebagai organisasi yang mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Kami menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan pembahasan dengan Cina mengenai CoC, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujar Kim dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Kim, AS memahami bahwa pembahasan Kode Etik Laut Cina Selatan merupakan isu penting bagi ASEAN dan Tiongkok.

“Kami memahami bahwa isu ini sangat penting, baik bagi Tiongkok maupun seluruh negara anggota ASEAN,” ujarnya.

Meski demikian, Kim menegaskan hasil negosiasi CoC tidak boleh mengesampingkan kepentingan Amerika Serikat karena negaranya juga memiliki kepentingan strategis di Laut Cina Selatan.

“Dari sudut pandang AS, hasil akhir negosiasi tidak boleh mengabaikan kepentingan AS. Karena, AS juga memiliki kepentingan yang penting di Laut Cina Selatan,” kata Kim.

Ia menjelaskan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus menjalankan kebebasan bernavigasi di perairan internasional, memenuhi kewajiban dalam perjanjian pertahanan dengan Filipina, serta menjunjung hukum internasional.

“Serta terus menjunjung prinsip-prinsip hukum internasional. Termasuk, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Arbitrase 2016 mengenai Laut Cina Selatan,” ujarnya.

Kim juga mengungkapkan AS memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Filipina. Dalam kunjungan Menlu Rubio ke Manila, AS mengumumkan tambahan bantuan hibah militer sebesar 60 juta dolar AS sehingga total bantuan menjadi 100 juta dolar AS.

“Karena itu, dalam kunjungan Menlu Rubio kami mengumumkan tambahan USD60 juta sehingga total bantuan hibah militer bagi Filipina menjadi USD100 juta. Bantuan ini ditujukan agar Filipina dapat mempertahankan kedaulatannya serta mencegah terjadinya konflik,” kata Kim.

Menurutnya, bantuan tersebut melengkapi berbagai bentuk kerja sama keamanan rutin antara AS dan Filipina. Ia menegaskan setiap sengketa di Laut Cina Selatan harus menghormati kedaulatan wilayah Filipina.

Sementara itu, Indonesia menyatakan pembahasan CoC Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok menunjukkan perkembangan positif. Meski belum mencapai kesimpulan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59, negosiasi dinilai terus bergerak maju dengan target penyelesaian pada tahun 2026.

Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri RI kembali menegaskan pentingnya ASEAN menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.