DK-Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin pertemuan virtual menteri negara anggota G-33 pada Senin (9/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong World Trade Organization (WTO) untuk segera menghidupkan kembali perundingan sektor pertanian yang selama beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi.
Dorongan tersebut disampaikan menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 yang akan digelar di Kamerun pada akhir Maret 2026.
“KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan. Indonesia selaku koordinator G-33 mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Perjuangkan Kepentingan Petani Kecil
Pemerintah Indonesia menyoroti lambatnya kemajuan dalam pembahasan cadangan pangan yang digunakan untuk kepentingan perlindungan nasional. Menurut Budi, sistem perdagangan internasional saat ini dinilai belum memberikan ruang yang cukup bagi agenda pembangunan negara berkembang.
Aliansi yang beranggotakan 47 negara berkembang dalam G-33 berupaya menyatukan posisi untuk memperkuat daya tawar secara kolektif dalam forum perdagangan global.
Kelompok ini menuntut adanya keadilan dalam akses pasar serta perlindungan dari lonjakan impor produk pangan asing yang dapat merugikan petani lokal.
“Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang tetap diperjuangkan, termasuk isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan,” ujar Budi.
Dukungan WTO
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal World Trade Organization, Ngozi Okonjo-Iweala, menyatakan dukungannya terhadap langkah identifikasi prioritas yang dilakukan oleh negara-negara anggota G-33.
Ia menilai perundingan pertanian perlu segera dilanjutkan untuk menjaga kredibilitas organisasi perdagangan dunia di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, dalam situasi global yang tidak menentu, isu ketahanan pangan menjadi persoalan yang sangat fundamental, terutama bagi negara berkembang.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, isu ketahanan pangan menjadi salah satu hal fundamental, utamanya bagi negara berkembang. Untuk itu, kelompok G-33 sebagai suara negara berkembang memegang peranan penting dalam mendorong isu tersebut dibahas dalam KTM ke-14,” ujar Ngozi.
