DK-Jakarta – Satu dari lima prioritas Keketuaan Indonesia di Developing-8 (D-8) adalah mereformasi organisasi kerja sama ekonomi ini. Di dalam prioritas ini Indonesia ingin adanya relevansi D-8 dengan kondisi terkini yang dihadapi dunia.
“Inilah yang tidak kalah pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri. Karena, untuk bisa membuat organisasi ini relevan dengan masa kini, tentu berbeda dengan kondisi ketika dibentuk pada 1997, banyak yang harus disesuaikan,” kata Juru Bicara II Kemlu RI, Nabyl Mulachela dalam pertemuan dengan awak media, Selasa, 10 Februari 2026, di Jakarta.
Nabyl memaparkan, reformasi yang ingin dilakukan Indonesia di dalam keketuaannya di D-8 adalah terkait internal organisasi. Sehingga, menurutnya, keempat prioritas lainnya dapat diimplementasikan dengan maksimal.
“Dari segi pengambilan keputusannya, anggarannya, kesiapan agar masing-masing sektor tadi itu ada yang bisa mengampu dan mengimplementasikan. Agar dampaknya lebih konkret. Nah ini yang dimaksud dengan reformasi D-8 secara organisasional,” ujarnya.
“Sehingga, kalau ditanya lebih dalam mengenai spesifik seperti apa, kita akan melihat dari fungsi D-8 itu sendiri sebagai sebuah organisasi. Agar target-target yang lainnya itu betul-betul bisa dilaksanakan.”
Menurut Nabyl, komitmen Indonesia untuk adanya relevansi organisasi D-8 dengan situasi terkini diwujudkan pada pemilihan tema besar keketuannya. Yaitu, “Menavigasi Perubahan Global, Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama”.
“Makanya kalau dilihat dari tema yang diambil Indonesia, banyak menyoroti kondisi yang lebih kontemporer. Sehingga, pasti ada sedikit banyak estafet dari keanggotaannya juga yang bertambah, sekarang karena ada Azerbaijan,” ujarnya.
Adapun lima prioritas Keketuaan D-8 Indonesia yaitu, integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal serta ekonomi biru dan transisi hijau. Kemudian, konektivitas dan transformasi digital serta reformasi organisasi D-8.
Sementara, KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan diawali dengan pertemuan Tingkat Komisioner pada 12 – 13 April serta Tingkat Menlu pada 14 April 2026.
Indonesia menjadikan filosofi kompas dan cahaya penuntun, sebagai logo Keketuaan D-8 2026. Salah satu unsurnya merupakan tradisi nusantara dan sansekerta menggambarkan pencerahan, arah yang benar, dan harapan kolektif.
