DK-Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Amerika Serikat. Menurutnya, langkah tersebut memiliki peluang diplomatik positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis yang harus diantisipasi secara matang oleh pemerintah.
“Kehadiran Indonesia memang membuka ruang untuk memengaruhi kebijakan perdamaian Gaza dari dalam,” kata TB Hasanuddin, Kamis, 22 Januari 2026. Ia menilai posisi Indonesia dapat membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Ia juga menyebut keanggotaan tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk terlibat dalam arah rekonstruksi Gaza pascakonflik. “Posisi ini bisa menjadi alat tawar untuk mendorong konsistensi solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan,” ujarnya.
Namun demikian, TB Hasanuddin mengingatkan terdapat empat hal krusial yang wajib diperhatikan pemerintah agar keikutsertaan Indonesia tidak justru merugikan kepentingan nasional. “Jika tidak diantisipasi dengan baik, risikonya bisa berdampak negatif secara strategis,” tegasnya.
Pertama, ia menyoroti risiko geopolitik yang dapat memengaruhi posisi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat. “Persepsi ini bisa memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri harus mengelolanya secara komprehensif,” katanya.
Kedua, TB Hasanuddin mengingatkan risiko keamanan bagi personel Indonesia yang terlibat dalam misi lapangan. “Pasukan atau perwakilan Indonesia bisa menjadi target kelompok yang menolak intervensi yang dibentuk Amerika Serikat,” ujarnya. Situasi tersebut dinilai dapat berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional, terutama ketika Indonesia tengah memegang peran penting di Dewan HAM PBB.
Ketiga, ia menyoroti persoalan pendanaan yang dinilai sangat besar dan sensitif. “Kontribusi sebesar USD1 miliar adalah angka yang sangat memberatkan,” katanya. Ia menegaskan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara maupun kesejahteraan rakyat.
Keempat, TB Hasanuddin menekankan bahwa keanggotaan Indonesia harus tetap sejalan dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang bertentangan dengan resolusi PBB dan prinsip hukum internasional,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap keputusan strategis. “Niat baik untuk mendorong perdamaian Gaza jangan sampai justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi Indonesia,” pungkasnya.
