DK-Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam mengawasi kinerja para menteri di kabinetnya. Ia menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap kepentingan rakyat dan negara sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Presiden bahkan menegaskan bahwa menteri yang mendapat teguran hingga tiga kali dan tidak menunjukkan perbaikan akan langsung diganti.
“Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat — reshuffle. Harus diganti, karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan,”
ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).
Tidak Takut Dibenci, Asal Rakyat Mendukung
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi tekanan atau kebencian dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah.
“Saya nggak apa-apa dibenci, asalkan rakyat tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa,”
tegas Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Presiden juga menegaskan, dirinya tidak takut menghadapi para pelaku korupsi dan penyelewengan, serta berkomitmen memimpin pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
“Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya, saya percaya itu,”
kata Prabowo dengan lantang.
Komitmen Pemerintahan Bersih dan Tegas
Pernyataan Presiden ini menegaskan arah pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, efektivitas, dan penegakan integritas di jajaran kabinet.
Kebijakan reshuffle yang berbasis evaluasi kinerja disebut sebagai bentuk akuntabilitas politik Presiden kepada rakyat, sekaligus peringatan keras agar setiap menteri bekerja sesuai target dan visi pembangunan nasional.
Langkah ini juga dipandang sebagai komitmen pemerintah memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif dan mendorong reformasi birokrasi yang bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
