DK-Solok- kamis 2 juli 2026 – Penanganan sengketa lahan antara Nagari Bukik Kanduang, Kabupaten Solok, dengan Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, kembali disorot. Warga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah tegas untuk menyelesaikan konflik batas wilayah yang sudah berlarut-larut.
Kritik mencuat setelah kunjungan lapangan pada Selasa (30/6/2026) yang hanya dihadiri sebagian perwakilan. Absennya para pengambil keputusan dinilai membuat proses penyelesaian tidak maksimal dan menambah kekecewaan masyarakat.
Ketegangan memuncak saat pemancangan titik lokasi rencana pembangunan markas batalyon. Warga Nagari Bukik Kanduang menolak tegas karena lokasi berada di lahan produktif yang masih bersengketa.
Penolakan serupa disampaikan warga Nagari Simawang. Kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka disebut ikut terdampak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi jangan di tanah produktif yang masih disengketakan. Ini menyangkut hidup kami,” kata *Eki Okta Juanaidi*.
Warga Bukik Kanduang, *Hamidi Alwi*, menyebut pola penanganan pemerintah membuat masyarakat merasa tidak didengar.
“Kalau seperti ini cara Bupati Solok menyelesaikan masalah, lebih baik seluruh Nagari Bukik Kanduang diserahkan ke Kabupaten Tanah Datar,” tegasnya, Kamis (2/7/2026).
Tokoh masyarakat *Nasripul Datuak Gindo Sutan* dan *Datuak Panduko Basa* juga menolak penetapan lokasi tersebut. Keduanya meminta pemerintah tidak memaksakan pembangunan di atas lahan produktif yang statusnya masih dipersengketakan.
“Kami berharap batalyon tetap didirikan di titik semula, bukan di lahan yang sekarang dipersoalkan,” ujar Hamidi Alwi.
Kekecewaan juga diarahkan kepada Bupati Solok, *Jon Firman Pandu*. Warga menilai sikap Bupati yang dinilai ragu-ragu memperpanjang ketidakpastian.
“Kami minta Jon Pandu turun langsung ke lapangan, jangan hanya saat kampanye saja datang ke sini,” kata warga bernama *Hapis*.
Warga juga mendesak pemerintah pusat turun tangan melalui Menteri Dalam Negeri agar persoalan diselesaikan secara adil dan tuntas.
Hingga kini belum ada titik terang antara Nagari Bukik Kanduang dan Nagari Simawang. Masyarakat mendesak Pemkab Solok segera mengambil langkah tegas, transparan, dan berpihak pada keadilan agar konflik tidak memicu gesekan sosial lebih luas.
