DK-Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) sepakat memperkuat sinergi dalam pembinaan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan koordinasi kedua institusi digelar di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Awal Sinergi Pelaksanaan Program Presiden
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyebut pertemuan ini merupakan langkah awal memperjelas peran TNI dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalankan perintah Presiden.
Program prioritas beliau harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat,”
ujar Agus Jabo di Jakarta.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan Kemensos, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, serta perwakilan TNI AD yang dipimpin Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma dan jajaran.
Tiga Pilar Pendidikan: Ilmu, Karakter, dan Keterampilan
Wamensos Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar siswa Sekolah Rakyat dibekali tiga hal utama, yakni ilmu pengetahuan, karakter, dan keterampilan.
Kerja sama dengan TNI dipandang penting untuk memperkuat pembinaan karakter dan disiplin, mengingat sebagian besar siswa berasal dari keluarga tidak mampu dan tinggal di asrama.
“Kerja sama ini akan berlangsung jangka panjang dan strategis, dimulai dari sekolah rintisan hingga sekolah permanen,” tambahnya.
Dalam skema tersebut, TNI akan terlibat langsung dalam pembinaan kedisiplinan siswa serta pengelolaan tata kehidupan asrama.
TNI Siap Tugaskan Prajurit Sebagai Pamong
Brigjen TNI I GBN Tedja Sukma menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat.
Ia menilai pengalaman TNI dalam kehidupan berasrama menjadi modal penting dalam membentuk karakter dan etika disiplin para siswa.
“Kami di TNI sudah terbiasa dengan kehidupan asrama dan pembentukan karakter.
Karena itu, kami siap menugaskan prajurit yang akan berperan seperti pamong di Sekolah Rakyat,”
ucap Brigjen Tedja.
Ia menambahkan, TNI akan menyusun panduan mekanisme dukungan agar peran prajurit di lingkungan asrama berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Perkuat Landasan Hukum dan Regulasi
Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos, Hasim, mengapresiasi kontribusi TNI dalam berbagai pelatihan siswa. Ia berharap kerja sama ini dapat diformalkan melalui nota kesepahaman agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“Selama ini TNI sudah banyak membantu. Kami berharap kerja sama ini bisa diformalkan agar lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam kerja sama lintas lembaga.
“Perlu ada kejelasan batas peran dan dasar hukum yang kuat. Maka penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting agar pelaksanaannya terarah dan sesuai ketentuan,”
katanya.
Perpres Disiapkan Sebagai Payung Hukum
Staf Ahli Menteri Sosial, Abdul Muis, mengungkapkan bahwa Kemensos tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum kolaborasi Kemensos, TNI, dan lembaga terkait lainnya.
“Dalam Perpres tersebut, kami memberi ruang bagi lembaga lain, termasuk TNI, untuk berperan aktif dalam pengendalian dan pembinaan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sambil menunggu Perpres disahkan, kedua pihak sepakat menyusun Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal sebelum dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi.
Kemensos berencana segera menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mendapat arahan lanjutan.
