DK-JAKARTA – Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan viralnya video berisi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di bioskop sebelum film dimulai. Fenomena ini sontak menjadi perbincangan publik, bahkan menimbulkan beragam komentar dari penonton yang mengaku terkejut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi santai soal video tersebut. Menurutnya, penggunaan berbagai media publik, termasuk bioskop, untuk menyampaikan pesan pemerintah merupakan hal yang wajar, selama tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo, Minggu (14/9/2025).
📽️ Isi Video
Video yang diputar itu menampilkan potongan kegiatan Presiden Prabowo, lengkap dengan narasi capaian program pemerintah. Beberapa poin yang ditayangkan antara lain:
Produksi beras nasional mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025.
Program Makan Bergizi Gratis yang sejak 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat melalui 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Operasional 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
💬 Respons Netizen
Banyak warganet yang mengaku kaget sekaligus penasaran saat mendapati video Presiden diputar di layar lebar sebelum film utama dimulai.
“Awalnya ku kira iklan biasa, ternyata video Presiden Prabowo. Baru kali ini nonton bioskop dapat video dari presiden,” tulis akun @sul***.
“Aku lihat video ini sebelum film Conjuring mulai. Agak deg-degan pas lihatnya,” komentar @mar***.
“Ini kejutan banget buat gua yang sudah lama banget gak ke bioskop. Sekalinya ke bioskop lagi, ada video pak presiden. Mantap,” ungkap @lu***.
🔎 Perbincangan Publik
Pemutaran video Presiden Prabowo di bioskop ini memunculkan dua sisi reaksi publik: ada yang menilai langkah ini sebagai cara kreatif pemerintah menyosialisasikan program, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah media hiburan semacam bioskop seharusnya digunakan untuk tayangan politik dan pemerintahan.
Pemerintah menegaskan, selama sesuai aturan dan tidak mengganggu kenyamanan penonton, hal ini sah-sah saja dilakukan. Namun, polemiknya tampaknya masih akan terus menjadi bahan diskusi di masyarakat.
