DK-Jakarta – Pemerintah menegaskan kebijakan work from home (WFH) merupakan langkah taktis jangka pendek untuk merespons dinamika geopolitik global, tanpa mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik.
Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto menyebut kebijakan WFH yang mulai diterapkan 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus upaya efisiensi energi.
“WFH ini murni langkah taktis jangka pendek. Sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Pernyataan tersebut merespons pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai WFH belum tentu efektif dalam menekan konsumsi energi.
Menurut Nico, solusi jangka panjang pemerintah tetap difokuskan pada transisi energi, seperti pengembangan kendaraan listrik, bioenergi B50, serta penguatan infrastruktur dan produksi BBM domestik.
“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari membangun kedaulatan energi masa depan,” katanya.
Senada, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan respons terhadap tekanan geopolitik global, khususnya di sektor energi.
Ia menegaskan, WFH bukan berarti berhenti bekerja, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif di tengah situasi yang dinamis.
“Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun dilakukan secara jarak jauh,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Sektor yang memerlukan kehadiran fisik seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, dan transportasi tetap beroperasi penuh.
Dari sisi energi, kebijakan ini dinilai mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat, khususnya di kota-kota besar, sehingga berkontribusi pada efisiensi konsumsi BBM.
Meski demikian, pemerintah mengakui adanya pergeseran konsumsi energi ke rumah tangga. Namun secara keseluruhan, efisiensi tetap dapat dicapai dengan pengaturan yang tepat.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai kebijakan WFH tidak serta-merta menekan konsumsi energi karena penggunaan listrik tetap berjalan meskipun aktivitas dilakukan dari rumah.
