DK-Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti potensi kendala dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia pada 2026. Menurutnya, situasi tersebut dapat terjadi jika penerbangan utama terganggu akibat meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif pemulangan jemaah haji apabila terjadi gangguan pada jalur penerbangan utama.
“Saat ini penerbangan haji Indonesia dilayani dua maskapai utama yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines,” ujar Selly, Rabu (11/3/2026).
Potensi Kenaikan Biaya Operasional
Selly juga mengingatkan kemungkinan membengkaknya biaya operasional penerbangan haji apabila terjadi perubahan rute penerbangan yang menyebabkan waktu tempuh lebih panjang.
“Biaya operasional dipastikan meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, maskapai asing belum tentu bersedia mengatur ulang jadwal penerbangan dengan rute yang lebih panjang tanpa adanya konsekuensi biaya tambahan.
DPR Awasi Penyelenggaraan Haji
Selly menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji untuk memastikan negara memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah Indonesia.
“Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas negara,” katanya.
Ia menambahkan kesiapan negara menghadapi berbagai skenario krisis merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.
Pemerintah Siapkan Skenario Haji 2026
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji 2026.
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperoleh informasi terbaru mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun depan.
“Kami ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin terkait pelaksanaan ibadah haji 2026,” ujar Dahnil.
