DK-Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan percepatan pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana terus dilakukan. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada awal Januari 2026.
“Untuk Provinsi Aceh, sekitar 65 persen sekolah sudah siap beroperasi kembali. Sementara di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, kesiapan sekolah sudah mendekati 90 persen,” kata Pratikno dalam konferensi pers Penanganan Banjir dan Longsor Sumatra di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, proses pembersihan dan revitalisasi fasilitas pendidikan masih terus berlangsung. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait bergerak cepat agar sarana pendidikan dapat segera digunakan kembali oleh para siswa.
Pratikno menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen memastikan pembelajaran tatap muka dapat dimulai kembali pada awal tahun 2026.
“Pemerintah berkomitmen agar pembelajaran formal dapat dimulai pada awal Januari 2026. Arahan Bapak Presiden jelas, seluruh jajaran harus bekerja tanpa henti,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat untuk bersinergi dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi.
“Kami mengajak semua pihak bersama-sama memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Pemerintah terus bekerja keras, namun kewaspadaan tetap harus dijaga,” ucapnya.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia turut memperkuat upaya penanganan bencana dengan mengirimkan tambahan personel ke wilayah terdampak. Sebanyak 300 personel Polri diberangkatkan sebagai bagian dari penguatan gelombang bantuan lanjutan.
“Sesuai perintah Kapolri, kami memberangkatkan sekitar 300 personel tambahan untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah terdampak,” ujar Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Langkah terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat sekaligus memastikan layanan pendidikan kembali berjalan secara optimal.
