DK-Jakarta — Pengamat Media Sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap maraknya penipuan lowongan kerja di media sosial.
Menurutnya, pengawasan dan edukasi publik harus berjalan beriringan untuk mencegah praktik perdagangan orang yang kerap berkedok rekrutmen kerja daring.
“AI bisa membedakan antara iklan yang palsu dan yang betul. Iklan asli biasanya punya situs resmi, perusahaan jelas, dan alamat valid, bukan hanya muncul di media sosial,”
ujar Ismail Fahmi saat berbincang dengan PRO3 RRI, Minggu (26/10/2025).
AI Dinilai Bisa Jadi Filter Iklan Palsu
Fahmi menjelaskan, platform digital sebenarnya memiliki kemampuan teknis untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam memfilter iklan palsu atau mencurigakan.
Namun, menurutnya, penindakan terhadap akun pelaku sering kali tidak efektif karena mereka cepat berganti identitas.
“Ketika mau dihapus, mereka sudah ganti akun. Biasanya hanya pakai satu akun seminggu, lalu buat akun baru,”
katanya.
Fahmi menilai komitmen platform digital masih rendah karena lebih berfokus pada peningkatan interaksi pengguna demi kepentingan bisnis.
“Platform ini kan bisnis, sedangkan urusan human trafficking tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau kampanye rekrutmen masif di media sosial, maka kampanye edukasi juga harus masif,”
tegasnya.
Pemerintah Didorong Jadi Penggerak Utama
Fahmi mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdisi) untuk aktif mengedukasi publik di ruang digital.
Ia menyarankan kampanye literasi digital melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan agar lebih menjangkau kelompok rentan.
“Pemerintah harus jadi orkestra utama. Punya data kelompok rentan, lalu kerja sama bisa dilakukan dengan NU, Muhammadiyah, LSM, atau lainnya,”
ucapnya.
Migrant Care: Ketahanan Digital Masih Lemah
Sementara itu, Senior Manager Migrant Care, Mulyadi, menilai pemerintah belum memiliki strategi konkret untuk memperkuat ketahanan digital masyarakat.
Ia menilai edukasi soal bahaya penipuan daring masih terbatas pada sosialisasi tanpa langkah nyata.
“Belum ada upaya sungguh-sungguh memperkuat ketahanan di media sosial. Sehingga masyarakat masih mudah tertipu,”
ujarnya.
Mulyadi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dan kerja sama lintas negara untuk memberantas sindikat kejahatan siber lintas batas.
