DK – Buton Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Tengah kembali menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah melalui Rapat Amandemen Gabungan Komisi bersama pihak eksekutif dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Senin (13/04/2026) tersebut berlangsung serius dan penuh perhatian. Forum itu menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah selama tahun anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah, Mazaluddin, didampingi Wakil Ketua II DPRD Buton Tengah, Rusli.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Armin, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Pembahasan LKPJ Bupati merupakan agenda tahunan yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui forum tersebut, DPRD melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
Selain menjadi bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, pembahasan LKPJ juga bertujuan memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar berjalan sesuai perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya saat membuka rapat, Mazaluddin menegaskan bahwa proses pembahasan amandemen terhadap LKPJ Bupati bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Pembahasan ini penting agar seluruh program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara menyeluruh, apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Buton Tengah,” ujar Mazaluddin dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD tidak hanya melihat capaian angka dalam laporan pemerintah daerah, tetapi juga menyoroti sejauh mana program-program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Yang paling utama adalah bagaimana program itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena pada dasarnya setiap anggaran yang digunakan harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Mazaluddin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Buton Tengah, Rusli, menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan.
Ia mengatakan, rekomendasi DPRD nantinya akan menjadi catatan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berikutnya, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
“Melalui rapat ini kita berharap dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, sehingga program pembangunan benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ungkap Rusli.
Menurutnya, evaluasi terhadap LKPJ tidak hanya berfokus pada capaian keberhasilan pemerintah daerah, tetapi juga melihat berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi selama pelaksanaan program tahun 2025.
“Masih ada beberapa sektor yang tentu perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu DPRD ingin memastikan adanya langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD dari berbagai komisi turut memberikan masukan dan pandangan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Beberapa anggota dewan juga menyoroti pentingnya optimalisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa, termasuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar.
Di sisi lain, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran, capaian program, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Armin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh masukan dan kritik yang disampaikan DPRD dalam forum pembahasan tersebut.
Menurutnya, evaluasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kami sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” tutup Armin.
