DK – Buton Tengah – Polemik dugaan anggaran “siluman” pembangunan dapur Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, terus bergulir. DPRD Buton Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) mulai menelusuri penggunaan anggaran proyek tersebut, sementara Bupati Buton Tengah membantah tudingan yang berkembang.
DPRD rencananya akan mengumpulkan data dan keterangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan dokumen perencanaan serta kode belanja dalam pembangunan dapur Sekolah Rakyat pada APBD Perubahan 2025.
Selain itu, Pansus yang dibentuk tersebut juga berencana melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna memastikan regulasi pembangunan dapur Sekolah Rakyat dan mekanisme penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) telah sesuai aturan.
Menanggapi hal itu, Bupati Buteng, Dr. Azhari membantah adanya “dana siluman” dalam proyek pembangunan dapur Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas nyata yang dapat dilihat dan dimanfaatkan masyarakat.
“Yang disebut siluman itu sesuatu yang tidak ada, tidak bisa diraba dan tidak bisa dipegang. Sementara dapur dan tempat makan Sekolah Rakyat itu ada bangunannya, dipakai, dan dirasakan manfaatnya. Jadi kalau disebut siluman, itu tidak relevan,” tegas Azhari melalui akun facebook pribadinya, Kamis (12/2/2026)
Menurut Azhari, pembangunan dapur merupakan bagian penting agar Kabupaten Buton Tengah bisa mendapatkan program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat dengan nilai anggaran lebih dari Rp250 miliar.
“Kalau dapur ini tidak ada, kita tidak akan bisa mendapatkan program Sekolah Rakyat. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ketika ada dukungan anggaran pusat masuk ke daerah, itu harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, awalnya pembangunan dapur direncanakan dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun Kementerian PUPR hanya dapat melakukan rehabilitasi bangunan yang sudah ada serta pengadaan perlengkapan seperti tempat tidur, lemari, dan ruang belajar, sehingga pembangunan dapur dan tempat makan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Azhari juga mengungkapkan bahwa dalam APBD Peralihan 2025 telah disiapkan sekitar Rp1 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun anggaran itu tidak dapat digunakan karena nomenklaturnya tidak secara spesifik mengarah pada pembangunan dapur.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai menerima siswa pada akhir Juli 2025, sementara pembahasan perubahan APBD baru dilakukan pada Oktober dan ditetapkan pada akhir bulan tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan menggunakan dana BTT.
“Kita tidak mungkin menunggu perubahan anggaran, karena sekolah ini harus berjalan. Dana BTT digunakan karena sifatnya mendesak dan diperbolehkan dalam ketentuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi pendidikan di Buton Tengah masih menjadi perhatian serius karena angka anak tidak sekolah masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk terendah di Sulawesi.
“Ini kondisi darurat. Program pendidikan seperti Sekolah Rakyat harus segera berjalan agar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
