Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Pascabencana di Sumatra

Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno (dua dari kiri) saat konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno (dua dari kiri) saat konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta. (dok : Tangkapan Layar).

DK-Jakarta: Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Upaya tersebut dilakukan agar kehidupan sosial dan perekonomian lokal dapat segera kembali bergerak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah berfokus menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat, termasuk UMKM, pertanian, perikanan, dan nelayan.

“UMKM terus didorong, sektor pertanian, perikanan, dan nelayan juga bergerak. Bantuan kepada masyarakat terus disalurkan agar peredaran uang meningkat dan perekonomian lokal kembali bergerak,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Pratikno menjelaskan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah bergerak cepat menyusun rencana induk pemulihan pascabencana. Langkah tersebut ditandai dengan rapat perdana Tim Pengarah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

“Rapat perdana ini membahas penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Tim Pengarah, sekaligus menyiapkan agar Tim Pengarah dapat bekerja secara efektif dan efisien,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Satgas menyepakati pembentukan sekretariat guna memperkuat kinerja dan pembagian tugas kepada Tim Pelaksana. Selanjutnya, rapat besar Satgas yang melibatkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2026.

Pratikno menambahkan, Tim Pengarah memiliki tugas menetapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, menyusun rencana aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan tugas tersebut akan dilaporkan secara rutin kepada Presiden, minimal dua bulan sekali.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan percepatan pemulihan sektor pangan, khususnya tambak perikanan budi daya dan lahan pertanian yang rusak akibat bencana.

“Pemulihan sektor pangan menjadi prioritas, termasuk revitalisasi sawah terdampak bencana melalui perbaikan irigasi dan pembersihan endapan lumpur. Selain tambak, revitalisasi sawah sangat penting agar lahan pertanian kembali produktif,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah berharap percepatan pemulihan tersebut mampu mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana.