DK-Jakarta — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons kericuhan yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya (KCB) Keraton Solo. Kericuhan tersebut dipicu penolakan dari kubu Paku Buwono XIV Purbaya atas penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan KCB Keraton Solo.
Fadli Zon menegaskan bahwa langkah penunjukan tersebut diambil pemerintah semata-mata untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya nasional. Ia menyatakan pemerintah bertindak berdasarkan kepentingan pelestarian warisan budaya.
“Kita melihat dari sisi pemerintah, tujuannya untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers yang diterima RRI, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa penunjukan KGPH Tedjowulan telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, yang secara langsung diserahkan oleh Menbud kepada yang bersangkutan.
Menanggapi penolakan dari pihak PB XIV Purbaya, Fadli Zon menyebut pemerintah telah berupaya membangun komunikasi dan mengedepankan sikap kooperatif. Namun, undangan dialog yang disampaikan tidak direspons oleh pihak terkait.
“Mereka selalu kita undang, tapi waktu diundang, mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita ingin kooperatif, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain merespons kericuhan, Menbud juga meninjau langsung kondisi Keraton Solo. Dari hasil peninjauan, ia menemukan sejumlah bangunan yang dinilai kurang terawat dan membutuhkan penanganan segera.
“Tadi saya lihat sendiri di belakang, banyak bangunan yang kurang terawat. Kita harap ini bisa direvitalisasi agar Keraton Solo bisa menjadi objek wisata budaya, sejarah, kuliner, hingga wisata religi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA), KPH Edy Wirabhumi, meluruskan bahwa kericuhan yang terjadi berkaitan dengan penobatan KGPH Tedjowulan. Penobatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari penunjukan resmi oleh Menteri Kebudayaan.
“SK Menteri Kebudayaan ini menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana. Jadi, Panembahan Agung Tedjowulan ditunjuk untuk pelaksana pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya nasional untuk Keraton Surakarta,” jelasnya.
Pemerintah berharap penunjukan ini dapat menjadi langkah awal bagi upaya pelestarian Keraton Solo secara berkelanjutan, sekaligus menjaga nilai sejarah dan budaya yang melekat pada salah satu ikon budaya Jawa tersebut.
