DK-Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum bersama BUMN Karya terus mempercepat pembersihan lumpur sisa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU mencatat progres pembersihan pada 52 fasilitas umum telah mencapai 60 persen hingga Jumat (2/1/2026).
Fasilitas yang dibersihkan meliputi kantor pemerintahan, sekolah, rumah ibadah, pasar, fasilitas kesehatan, serta layanan publik lainnya. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan percepatan pembersihan menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.
“Kita semua ingin memastikan masyarakat terdampak bencana tidak berlama-lama berada dalam kondisi sulit. Selain pembersihan fasilitas umum, pemerintah juga menyiapkan dukungan hunian sementara dan infrastruktur dasar lainnya sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh,” ujar Dody dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan pembersihan difokuskan pada sisa lumpur setebal 10 hingga 100 sentimeter yang menutupi bangunan dan halaman fasilitas publik. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Dari total 52 lokasi terdampak, rinciannya terdiri atas 19 kantor pemerintahan, 16 fasilitas keagamaan, 8 sekolah formal, 2 fasilitas kesehatan, 1 pasar, 1 fasilitas olahraga, serta 4 fasilitas umum lainnya termasuk satu hunian sementara.
Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU mengerahkan 1.064 tenaga kerja. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, dump truck, loader, dan water tank juga dikerahkan oleh BUMN Karya, di antaranya PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT PP.
Kementerian PU memastikan pemantauan progres pembersihan dilakukan setiap hari. Penambahan tenaga kerja dan alat berat akan dilakukan bila diperlukan guna mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan infrastruktur di Aceh Tamiang.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.5 BPJN Aceh, Ardian, menyatakan fokus utama penanganan adalah pemulihan akses jalan menuju fasilitas umum. “Selain jalan nasional, kami juga memulihkan jalan dalam kota, terutama akses menuju pasar Kuala Simpang,” ujarnya.
Menurut Ardian, pemulihan akses jalan menjadi kunci agar fasilitas publik segera digunakan kembali dan perekonomian masyarakat Aceh Tamiang dapat berangsur pulih.
