DK-JAKARTA – Inovasi Green Policing yang dikembangkan Polda Riau serta respons cepat Polda Sulawesi Utara dalam penanganan bencana menuai apresiasi dari Komisi III DPR RI. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, menilai Green Policing sebagai lompatan cara berpikir Polri dalam menjawab tantangan keamanan modern. Menurutnya, keamanan publik tidak lagi hanya berkaitan dengan kriminalitas, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Green Policing Polda Riau merupakan inovasi penting dalam pemolisian modern. Keamanan publik tidak hanya soal kriminalitas,” ujar Rahul.
Ia menjelaskan, program Green Policing lahir dari kompleksitas persoalan lingkungan di Provinsi Riau, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penambangan ilegal, serta konflik sumber daya alam. Pendekatan ini dinilai mampu melengkapi penegakan hukum konvensional dengan perspektif ekologis dan sosial.
Selain itu, Rahul juga menyoroti pendekatan budaya dan edukatif yang diterapkan Polda Riau dalam pengamanan tradisi Pacu Jalur di Sungai Kuantan. Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan pemolisian yang humanis dan tidak represif.
“Pendekatan yang digunakan relevan dan edukatif. Ini menunjukkan Polri mampu membaca tantangan zaman,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Martin Daniel Tumbelaka, turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sulawesi Utara atas respons cepat dalam penanganan banjir bandang di Kepulauan Sitaro.
Martin menilai, langkah cepat jajaran Polda Sulut yang langsung turun ke lokasi bencana pada hari yang sama sangat membantu masyarakat terdampak. Penanganan dinilai berjalan efektif karena seluruh kebutuhan warga ditangani secara bersamaan.
“Polda Sulut langsung turun ke lokasi pada hari yang sama. Kebutuhan masyarakat tereksekusi bersamaan dan sangat membantu,” ujarnya.
Selain penanganan bencana, Martin juga mengapresiasi ketegasan Polda Sulut dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah Sulawesi Utara.
“Bukan hanya respons bencana yang kami apresiasi, tetapi juga keberanian penegakan hukum. Kasus korupsi terpantau ditangani tuntas,” katanya.
