DK-Jakarta: Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan tersebut diputuskan dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026), di Jenewa, Swiss.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG). Proses tersebut telah diumumkan sebelumnya melalui siaran pers Kemlu RI pada 23 Desember 2025.
“Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” ujar Yvonne dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Yvonne menuturkan, penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI. Upaya tersebut melibatkan seluruh perwakilan RI di luar negeri serta pendekatan diplomatik aktif kepada negara-negara sahabat.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa disebut memainkan peran strategis sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan PTRI New York serta perwakilan RI lainnya di berbagai negara.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Dubes Sidharto pernah menjabat sejumlah posisi strategis, antara lain Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Kepemimpinan ini akan disesuaikan dengan program kerja tahunan Dewan serta berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian global.
Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan yang pertama kalinya sejak Dewan tersebut dibentuk pada 2006. Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 dan 2024. Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB.
