DK-Bekasi — Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi potensi banjir memasuki musim penghujan. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebencanaan dan mitigasi di daerah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Kota Bekasi merupakan wilayah dengan kerentanan bencana cukup tinggi, terutama banjir. Karena itu, pihaknya memastikan seluruh langkah mitigasi berjalan sesuai standar.
“Kota Bekasi memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, terutama banjir. Karena itu, kami ingin memastikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berjalan dengan baik,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Pemkot Bekasi Tingkatkan Kesiapsiagaan
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyambut baik kedatangan Komisi VIII. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
“Banjir besar pada Maret 2025 menjadi pelajaran penting bahwa tantangan kebencanaan semakin kompleks. Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan respons penanggulangan bencana,” katanya.
Ia menambahkan Pemkot Bekasi telah mempersiapkan berbagai langkah menghadapi musim hujan tahun ini, mulai dari kesiapan personel hingga peralatan darurat.
“Belum lama ini kita gelar apel kesiapsiagaan bencana. Kita pastikan personel siap, dan peralatan seperti perahu karet serta perlengkapan lainnya dalam kondisi siap digunakan,” ucapnya.
Tinjau Gudang BPBD
Selain berdiskusi dengan Pemkot Bekasi, rombongan Komisi VIII DPR RI juga meninjau gudang logistik dan fasilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan alat, ketersediaan logistik, serta respons cepat BPBD dalam menangani situasi darurat.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi pusat–daerah dalam mengantisipasi potensi banjir dan meminimalkan risiko bagi masyarakat.
