Komisi IV Tegaskan Revisi UU Pangan Belum Final, Masih Terbuka Masukan Publik

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis menegaskan revisi Undang-Undang Pangan masih dalam proses perumusan internal.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis. (dok : Tangkapan Layar).

DK-Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis menegaskan revisi Undang-Undang Pangan masih dalam proses perumusan internal. Ia memastikan draf yang beredar belum bersifat final karena substansi regulasi terus dibahas dan disempurnakan.

Kharis menyebut Komisi IV masih membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan. Menurutnya, dinamika isu aktual turut dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi baru tersebut.

“Kami terus membuka ruang masukan sesuai dinamika isu terbaru, seperti kisruh tata kelola lahan di Sabang dan Batam,” ujarnya dalam Forum Legislasi bertema RUU Pangan: Arah Baru Regulasi untuk Kemandirian Pangan Indonesia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Advertisement

Lebih lanjut, Kharis menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi stabilitas nasional. Ia menggambarkan betapa rentannya situasi jika pasokan pangan terganggu.

“Kalau empat hari saja tidak ada beras, negara pasti ribut. Ketahanan pangan jebol berarti ketahanan negara juga jebol,” tegasnya.

Kharis juga menyoroti praktik tata niaga yang tak adil. Ia menilai banyak petani dirugikan ketika gabah berkualitas tinggi dibeli swasta dengan harga tinggi, sementara Bulog justru menerima gabah berkualitas rendah.

Karena itu, ia mendorong lahirnya aturan yang mampu memastikan tata niaga lebih adil dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.

Ia menargetkan revisi UU Pangan rampung pada Juni 2026, sementara revisi UU Kehutanan ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2026.

Advertisement

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen perusahaan menjaga keterjangkauan pangan. Ia menuturkan Presiden menempatkan kemandirian pangan sebagai prasyarat menuju Indonesia Emas 2045.

Rizal menyebut Bulog menjaga harga gabah petani pada kisaran Rp6.500 per kilogram. “Kami ingin petani senang dan konsumen juga terlindungi, sehingga sama-sama diuntungkan,” katanya.

Ia menambahkan, stabilitas harga harus berlaku dari Sabang hingga Merauke, salah satunya melalui pembagian zonasi harga agar distribusi lebih terkendali.

Menurut Rizal, harga gabah saat ini cukup menguntungkan petani di berbagai wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia memastikan Bulog bekerja maksimal menjaga pasokan dan distribusi pangan nasional agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat.