DK-Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 melalui Rapat Paripurna ke-7 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya agenda strategis DPR dalam menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan seluruh alat kelengkapan dewan akan bekerja maksimal untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan setiap program berjalan efektif dan akuntabel. Hasil kerja legislatif harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Puan.
Prioritas Pembahasan: Dari Bencana hingga Ekonomi Rakyat
Puan menyebut sejumlah persoalan publik akan menjadi fokus utama pembahasan DPR bersama pemerintah dalam masa sidang ini.
Agenda tersebut mencakup isu strategis di bidang penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, digitalisasi, serta penguatan ekonomi rakyat.
Beberapa topik prioritas yang telah disusun bersama alat kelengkapan dewan, antara lain:
Antisipasi dan penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande.
Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur.
Penerapan standar bangunan di lembaga pendidikan agama untuk keselamatan.
Percepatan pemerataan akses internet hingga pelosok desa.
Penguatan kedaulatan pangan dan energi nasional.
Pengawasan terhadap pengadaan BBM dan pendirian SPBU swasta.
Pengaturan konten digital agar sesuai dengan nilai kebangsaan.
Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
Pelaksanaan program magang nasional untuk tenaga kerja muda.
Evaluasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian dunia di Gaza.
Evaluasi kebijakan penempatan dana negara di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pengawasan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan sesuai data Bank Indonesia.
Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–Cina (KCIC).
Dorongan terhadap gencatan senjata di Gaza dan peningkatan peran diplomasi parlemen Indonesia.
Penerimaan delegasi parlemen internasional dari Tiongkok, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina.
Komitmen DPR untuk Transparansi dan Kepentingan Publik
Puan menegaskan DPR akan mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar tetap berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
Ia juga menekankan bahwa agenda DPR ke depan harus selaras dengan kebutuhan nyata rakyat.
“Kita tidak boleh berhenti pada retorika. Semua hasil keputusan DPR harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” kata Puan menegaskan.
