DK-Lingga Warga Kelurahan Berlian, yang terletak di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, mengungkapkan keluhan serius terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Mereka menilai bahwa penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dengan banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak menerima, sementara beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan tersebut.
Keluhan ini terutama datang dari kelompok warga yang dianggap kurang mampu dan seharusnya mendapatkan prioritas dalam penerimaan bansos. Mereka merasa kecewa karena banyak dari mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini menambah beban ekonomi mereka, terutama bagi keluarga-keluarga yang sudah berada dalam kondisi sangat sulit. Beberapa warga juga menyebutkan bahwa mereka tidak menerima informasi mengenai bantuan ini sama sekali, meskipun secara jelas mereka membutuhkan.
Fauzi, seorang tokoh pemuda setempat yang juga aktif dalam kegiatan sosial di Kelurahan Berlian, menyatakan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan, khususnya bagi para lanjut usia (lansia) yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu bekerja lagi. Menurut Fauzi, banyak lansia yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan makan sehari-hari, namun justru mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tersebut. “Bagi mereka, untuk makan sehari-hari saja sudah susah, tetapi mereka malah tidak mendapatkan bantuan ini. Ini sangat ironis dan menunjukkan ketidakberesan dalam penyaluran bansos,” ungkap Fauzi dengan penuh rasa keprihatinan.
Lebih lanjut, Fauzi juga mengungkapkan adanya ketidakjelasan dalam proses pemberitahuan mengenai penerima bantuan sosial. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, yakni dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat karena mereka tidak tahu siapa saja yang sebenarnya terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses tersebut juga menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat, karena tidak ada koordinasi yang jelas antara pihak kelurahan dan warga mengenai siapa yang berhak menerima bantuan. “Yang memanggil penerima bantuan bukan RT atau pegawai kelurahan. Jadi, lurah dan RT sendiri tidak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan sosial ini. Proses ini sangat tidak transparan dan menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat,” jelas Fauzi.
Dengan situasi yang seperti ini, banyak warga berharap agar proses penyaluran bansos bisa diperbaiki, dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih transparan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terpuruk. Mereka juga meminta agar ada pembaruan dalam sistem komunikasi dan pemberitahuan agar tidak ada lagi kebingungan dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
