DK-Batam-Pegatron Corporation, the maker of Apple’s iPhones, is scheduled to start operating in Batam, Riau Islands, in April this year after the Taipei-based manufacturer agreed to rent a factory in a specially designated economic zone.
The company is planning to invest up to US$300 million in the long run.
The general manager of Batam’s Batamindo Industrial Park, Mook Sooi Wah, confirmed the company would rent a 2-hectare manufacturing plant in the park.
“The company will officially start operations in April,” Mook told The Jakarta Post recently.
Batam Development Industrial Authority (BP Batam) chief Edy Putra Irawadi said Pegatron’s total investment could reach $300 million with an initial investment of $40 million. However, he said his side had not heard of confirmation from the company regarding its plan to build a manufacturing plant in Batamindo.
“The company wants to build a large manufacturing plant in Batam as the city has the spare land it needs,” Edy said.
A trade war between the United States and China prompted the company to leave the latter and enter ASEAN countries, including Indonesia. In December, it announced its partnership contract with Batam-based listed electronics manufacturer PT Sat Nusapersada for the purpose of assembling various electronic products to be exported to the US.
Pegatron’s plan to build a manufacturing plant in April coincides with the government’s deadline for the settlement of dual leadership in Batam. Previously, both the Batam Development Industrial Authority (BP Batam) and the Batam administration had the authority to issue business licenses, creating confusion among investors because of frequent policy changes.
There are doubts over the merger plan with the presidential election just around the corner.
Riau Islands’ Chamber of Commerce and Industry (Kadin) chairman Makruf Maulana said the government’s decision to merge the two bodies was not fully supported by its coalition parties.
“Let’s wait until the presidential election ends and see whether the policy will be implemented. Some politicians in Jakarta still want the central government to meddle in Batam’s affairs due to the region’s proximity to a number of countries. The central government’s role is channeled through BP Batam,” he said.
Office of the Coordinating Economic Minister secretary Susiwijono assured that the presidential election in April would not affect the merging process of the two bodies. He said his side would accelerate the transition process, which is currently being led by recently inaugurated BP Batam chief Edy.
The government assigned the Batam mayor as the BP Batam ex-officio chief, although a government regulation for the appointment has yet to be amended. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution previously said the deadline for the amendment was April 30.
“What we are working on right now are the problems lying right before us, which are the investments and the work plans. We are also reviewing the deputy chief post as the Batam mayor will be busy with his administrative work,” Susiwijono said, adding that his side would accelerate the revision of government regulation PP 46/2007 on Batam’s free trade zone.
Vice President Jusuf Kalla said the policy to designate the Batam mayor as the BP Batam ex-officio chief would be implemented soon to put an end to the dual leadership.
“There must be one coalition and one policy, instead of two policies. Both bodies surely need to adjust, so the city administration and BP Batam will be represented by one person and will implement one policy,” Jusuf Kalla said during his recent visit to PT Satnusa Persada Tbk in Batam, Riau Islands.
Edy said Batam’s status would also be changed to special economic zone (KEK) from free trade zone (FTZ).
“The change of Batam’s status from FTZ to KEK does not mean that there will be borders installed in the region. What will be built are virtual borders, meaning there will be documents required for the movement of goods,” he said.
Batam Mayor Muhammad Rudi refused to comment as he was still waiting for the policy to be implemented so he could be named ex-officio chief.
However, he promised that the business license would be issued in mere hours under his leadership as opposed to days. (ars/Hs)
Berita Terkait
Ukraina, Rusia, dan AS Lanjutkan Perundingan Damai Hari Kedua di Abu Dhabi Abu Dhabi – Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan langsung hari kedua di Abu Dhabi untuk membahas rencana perdamaian yang didorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mengakhiri perang Ukraina–Rusia. Mengutip CNA, Sabtu, 24 Januari 2026, kontak langsung pertama antara perwakilan Ukraina dan Rusia terkait proposal perdamaian tersebut telah dimulai sehari sebelumnya. Kepala negosiator Ukraina, Rustem Umerov, menyatakan pembahasan difokuskan pada penetapan parameter penghentian perang serta arah lanjutan proses negosiasi. Namun, proses perundingan masih diwarnai perbedaan tajam, khususnya terkait rancangan awal yang diajukan Amerika Serikat. Draf pertama menuai kritik dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa Barat karena dinilai terlalu menguntungkan Moskow. Sebaliknya, versi lanjutan proposal tersebut justru ditolak Rusia lantaran memuat usulan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa. Selain itu, persoalan wilayah Donbas di Ukraina timur masih menjadi isu krusial yang belum menemukan titik temu. Kedua pihak mengakui bahwa nasib wilayah tersebut menjadi kunci utama dalam upaya mengakhiri konflik. Perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu menewaskan puluhan ribu orang, memaksa jutaan warga mengungsi, serta menghancurkan sebagian besar infrastruktur Ukraina. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menyebut perundingan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong dialog dan menemukan solusi politik atas krisis Ukraina. Perundingan dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Perundingan di Abu Dhabi berlangsung setelah Presiden Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela World Economic Forum di Davos. Sebelumnya, utusan khusus AS Steve Witkoff juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Meski intensitas diplomasi meningkat, Moskow dan Kyiv masih menemui jalan buntu, terutama terkait isu wilayah. Rusia tetap menuntut Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas timur dan menyebut tuntutan tersebut sebagai syarat penting tercapainya kesepakatan damai. Ukraina menolak keras tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa kedaulatan wilayah tidak dapat ditawar. Presiden Zelenskyy menyatakan harapannya agar keinginan mengakhiri perang tidak hanya datang dari Ukraina, tetapi juga dari pihak Rusia. Sementara itu, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Putin dan Zelenskyy berada di ambang kesepakatan. Namun, Rusia menegaskan akan terus melanjutkan operasi militernya apabila upaya diplomatik tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Menteri PU Janji Tuntaskan Banjir Sukamekar Bekasi Lewat Pelebaran Kali CBL Kabupaten Bekasi – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berjanji menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Pemerintah pusat akan mengupayakan solusi maksimal agar bencana banjir tahunan akibat luapan air tersebut tidak kembali terulang di masa mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Dody saat meninjau langsung lokasi banjir pada Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya langkah terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Dody menyampaikan rencananya untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Koordinasi tersebut akan difokuskan pada pembahasan teknis penanganan banjir, khususnya rencana pelebaran aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Menurut Dody, pelebaran Kali CBL menjadi solusi paling krusial dalam mengatasi banjir yang rutin merendam kawasan permukiman warga Bekasi. Namun demikian, proyek tersebut memerlukan proses pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai yang berada di sekitar wilayah terdampak. “Menteri PU tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada koordinasi dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati karena menyangkut pembebasan lahan. Karena itu nanti saya akan bertemu dengan mereka,” ujar Dody. Sementara itu, warga terdampak banjir mendesak pemerintah agar segera menghadirkan solusi permanen. Salah satu warga Perumahan Nebraska, Irham Anugrah, berharap pemerintah daerah dan pengembang perumahan dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun. “Tolong kami sebagai warga sangat membutuhkan solusi nyata, baik dari pengembang maupun pemerintah daerah, agar kami tidak lagi mengalami banjir setiap tahun,” kata Irham. Banjir di Desa Sukamekar tercatat mulai terjadi sejak Jumat, 23 Januari 2026. Sejumlah kawasan permukiman terdampak, di antaranya Perumahan Nebraska, Green Lavender, dan Sukamekar Regency. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi paha hingga mencapai leher orang dewasa. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, baik ke pos pengungsian sementara maupun ke rumah kerabat. Pemerintah bersama relawan telah mulai mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa pengungsian. Pemerintah berharap penanganan jangka panjang dapat segera direalisasikan agar banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan bagi warga Bekasi. 
https://dpk.kepriprov.go.id/
DK-Batam-Pegatron Corporation, the maker of Apple’s iPhones, is scheduled to start operating in Batam, Riau Islands, in April this year after the Taipei-based manufacturer agreed to rent a factory in a specially designated economic zone.
