DK-Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga pertengahan Oktober 2026, hampir seluruh rumah sakit dan seluruh puskesmas terdampak telah kembali beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu (pustu) masih memerlukan penanganan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan Pascabencana Alam Sumatra, Kamis (15/10/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemulihan sektor kesehatan berjalan cepat berkat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam memulihkan pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.
“RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Kita sampaikan agar masyarakat mengetahui proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun ini terus berjalan,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa seluruh rumah sakit terdampak di tiga provinsi tersebut kembali beroperasi dalam waktu satu bulan setelah bencana. Pemulihan puskesmas menyusul dalam waktu dua setengah bulan, sedangkan sejumlah pustu masih membutuhkan pembangunan ulang akibat kerusakan berat.
“Layanan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan Alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu satu bulan,” kata Budi.
Untuk mendukung pemulihan tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp157,88 miliar hingga September 2026. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pendukung lainnya. Pemenuhan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Adapun perbaikan fisik bangunan fasilitas kesehatan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Budi menyebut sejumlah fasilitas telah selesai diperbaiki, sementara pekerjaan konstruksi yang masih berlangsung akan dilanjutkan hingga 2027.
Di sisi lain, Tito mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi tambahan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Menurutnya, realisasi anggaran di sejumlah daerah masih bervariasi, mulai dari sekitar 60 persen hingga di bawah 10 persen.
Pemerintah berharap percepatan realisasi anggaran, koordinasi lintas kementerian, dan dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana.
Dengan pemulihan yang dilakukan secara bertahap, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak diharapkan kembali berjalan optimal, sementara pembangunan fisik fasilitas yang rusak berat dapat diselesaikan sesuai target.
