DK-Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh rumah sakit yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali beroperasi dalam waktu satu bulan setelah bencana pada akhir November 2025.
Pemulihan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama selama kondisi darurat dan masa pemulihan pascabencana.
“Alhamdulillah satu bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali. Tidak penuh, tapi setidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Budi menjelaskan, bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan sekitar 2.000 puskesmas pembantu (pustu). Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan berat akibat banjir dan timbunan lumpur sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara normal.
Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan rumah sakit, kemudian puskesmas, dan pustu. Langkah ini ditempuh agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Rumah sakit menjadi prioritas utama karena menangani pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera. Sejumlah layanan medis yang tidak dapat ditunda, seperti operasi, persalinan, dan cuci darah, juga harus segera dipulihkan untuk mencegah risiko kematian dan memastikan pasien tetap memperoleh perawatan.
Setelah rumah sakit kembali beroperasi, Kementerian Kesehatan melanjutkan pemulihan puskesmas. Budi menyebut seluruh puskesmas terdampak telah kembali beroperasi dalam waktu dua setengah bulan setelah bencana.
Menurutnya, puskesmas memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar sekaligus menyaring pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Dengan demikian, beban rumah sakit yang sempat meningkat akibat bencana dapat dikurangi.
Puskesmas juga menjadi tumpuan untuk melanjutkan pelayanan rutin masyarakat, termasuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan.
Tahap berikutnya adalah pemulihan sekitar 2.000 pustu yang terdampak bencana. Setelah enam bulan penanganan, sebagian besar fasilitas tersebut telah kembali beroperasi.
Namun, enam pustu di Sumatra Utara masih membutuhkan pembangunan kembali atau renovasi menyeluruh akibat kerusakan berat. Beberapa fasilitas bahkan dilaporkan hanyut terbawa banjir sehingga tidak dapat digunakan kembali.
“Jadi kita harus cari tanah baru, lokasi baru untuk dibangun pustu yang baru,” ujar Budi.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah membagi tanggung jawab pembiayaan berdasarkan jenis pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan fisik fasilitas kesehatan, sedangkan Kementerian Kesehatan menyediakan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya.
Budi menyebut Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp157,88 miliar hingga September 2026 untuk mendukung pemulihan fasilitas kesehatan terdampak bencana.
Pemerintah menargetkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan selesai pada Desember 2026. Sementara itu, sejumlah pekerjaan konstruksi yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum akan dilanjutkan hingga 2027.
“Kita harapkan mudah-mudahan sejak bencana ini terjadi di akhir November 2025, di 2026 ini semuanya secara operasional sudah kembali beroperasi. Dan diharapkan nanti di 2027 seluruh fasilitas kesehatannya sudah pulih kembali seperti sediakala, termasuk juga fisiknya,” kata Budi.
Ia menambahkan, pemulihan fasilitas kesehatan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan kembali fasilitas yang rusak berat berjalan sesuai target sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.
