DPRD Buton Tengah Tetapkan LKPJ Bupati 2025, Soroti Kemiskinan dan Proyek RSUD yang Belum Rampung

DK – Buton Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bersama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Buteng itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Buteng, Mazaluddin. Hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Buton Tengah Adam Basan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Meski seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, sejumlah catatan penting turut disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.

Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pandangan fraksinya, Safrina menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di masyarakat.

“Ini menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi belum mampu dirasakan dalam bentuk penurunan angka kemiskinan,” ujar Safrina saat menyampaikan pandangan fraksi, Selasa (28/4/2026).

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan daerah yang dinilai belum berjalan maksimal, khususnya proyek yang melewati target penyelesaian.

“Contohnya pembangunan RSUD yang hingga kini belum selesai sesuai jadwal,” ungkap perwakilan Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna tersebut.

Menanggapi berbagai masukan dan kritik dari DPRD, Wakil Bupati Buton Tengah Adam Basan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh seluruh saran dan masukan dari DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Buton Tengah secara menyeluruh,” tegas Adam dalam sambutannya.

Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan mengenai penggunaan anggaran, melainkan menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki arah pembangunan di masa mendatang.

Adam juga menilai masukan DPRD memiliki posisi strategis dalam proses penyempurnaan kebijakan daerah agar Buton Tengah mampu berkembang lebih maju dan bersaing dengan daerah lain.

“Kami berharap seluruh saran dan rekomendasi DPRD dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depannya,” katanya.

Di akhir sambutannya, Adam Basan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah.

“Ke depan, kami akan memperkuat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi agar seluruh program berjalan lebih optimal. Karena itu, dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan,” tutupnya.

Penulis: AkbarEditor: Herman