DK-Jakarta – Komisi XII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rapat kerja evaluasi capaian triwulan pertama 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, beserta jajaran.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kinerja KLH berada di jalur yang tepat dalam upaya percepatan penanganan sampah nasional. Namun demikian, ia menyoroti bahwa kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal.
“Hingga saat ini, sampah yang berhasil dikelola masih di bawah 30 persen. Sementara sejumlah daerah masih berstatus darurat sampah,” ujar Putri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan KLH dinilai sudah tepat. Upaya tersebut mencakup pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF), pemilahan sampah organik dan non-organik, pembangunan fasilitas pengelolaan terpadu, hingga pengembangan teknologi waste to energy.
Komisi XII DPR RI berharap percepatan pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden dapat segera terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
Sorotan khusus diberikan kepada perusahaan yang tidak mengelola limbah sesuai ketentuan hingga berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk di sektor pertambangan. Aduan masyarakat dari berbagai daerah seperti Kalimantan dan Makassar turut memperkuat urgensi penindakan tegas.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan agenda rutin bersama Komisi XII DPR RI sebagai momentum evaluasi capaian kinerja triwulan pertama.
“Dalam forum tersebut, anggota komisi menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, khususnya dalam penguatan tata kelola lingkungan,” kata Hanif.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mengatasi persoalan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antar pihak sangat diperlukan agar fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan optimal.
