DK – Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui langkah konkret dan terukur. Komitmen tersebut diwujudkan dengan peluncuran (launching) kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja rentan yang digelar di Aula Panjang Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Rabu (11/02/2026).
Program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Dalam skema tersebut, seluruh iuran jaminan sosial bagi 1.000 pekerja rentan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kegiatan launching dihadiri langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Penjabat Sekretaris Daerah Armin, S.Pd., M.Si., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Baubau, Musriati. Turut hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Buton Tengah, serta para perwakilan pekerja penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Baubau, Musriati, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan berfokus pada pelayanan pengobatan ketika peserta mengalami sakit. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan kerja maupun risiko kematian.
“BPJS Kesehatan menjamin pelayanan pengobatan saat sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko ekonomi, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Khusus bagi aparat desa, juga terdapat manfaat tambahan berupa Jaminan Hari Tua (JHT),” jelas Musriati.
Ia menambahkan, sejak tahun 2021 pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menerbitkan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) guna memastikan perlindungan tenaga kerja di wilayah masing-masing. Regulasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai skema, mulai dari bantuan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga beasiswa bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh Pemkab Buton Tengah merupakan bentuk implementasi nyata dari instruksi tersebut sekaligus menjadi contoh komitmen daerah dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.
Komitmen Bupati: BPJS sebagai “KTP Kedua”
Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, dalam arahannya menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dalam melindungi masyarakat.Ia mengajak masyarakat untuk memandang kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai identitas penting kedua setelah KTP.
“Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Sang Maha Kuasa, namun ikhtiar perlindungan itu wajib kita lakukan. Filosofinya sederhana, lebih nikmat kita sehat meski hanya tidur di atas tikar, daripada menikmati fasilitas lengkap namun terbaring sakit di rumah sakit,” ujar Bupati Azhari.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial bukan sekadar program administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun rasa aman dan kepastian bagi masyarakat pekerja, khususnya mereka yang berada dalam kategori rentan.
Bupati juga berharap kuota 1.000 peserta yang terlindungi pada tahun 2026 ini dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut, lanjutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta komitmen pemerintah dalam memaksimalkan anggaran demi kepentingan masyarakat luas.
“Insya Allah, jika kemampuan anggaran semakin baik, maka cakupan kepesertaan akan kita tambah. Tujuannya satu, agar masyarakat Buton Tengah terlindungi dari risiko sosial ekonomi yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Azhari juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan strategis di berbagai sektor sebagai bagian dari visi besar pembangunan Buton Tengah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemkab Buton Tengah akan menggalakkan program “Kampung Nelayan” di seluruh kecamatan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan sarana prasarana, akses permodalan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kecamatan Talaga Raya menjadi prioritas utama dalam tahap awal pembahasan dan pengembangan program tersebut.
Sementara itu, terkait persoalan krisis air bersih di Kecamatan Talaga Raya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program penyediaan air minum dapat segera direalisasikan di wilayah tersebut.
“Meski saat ini kita terdampak optimalisasi anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Buton Tengah akan tetap berjuang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Bupati Azhari menekankan target zero dropout atau tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Buton Tengah. Ia menyampaikan kebanggaannya atas hadirnya program “Sekolah Rakyat”, yang saat ini menjadi satu-satunya di Sulawesi Tenggara, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat tersebut didedikasikan khusus untuk memastikan setiap anak di Buton Tengah memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak, tanpa terkendala faktor ekonomi.
Menutup sambutannya, Bupati Azhari mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung setiap program yang dijalankan demi kemajuan daerah. Ia juga memohon doa agar seluruh masyarakat Buton Tengah senantiasa diberikan perlindungan dan keberkahan dalam setiap langkah pembangunan yang ditempuh.
“Mari kita sama-sama berdoa agar seluruh masyarakat Buton Tengah senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari marabahaya, dan program-program ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.
Dengan peluncuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja rentan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kembali menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
