DK-Jakarta: Pemerintah meniadakan kewajiban scan barcode untuk pembelian BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Kebijakan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai langkah mempermudah masyarakat yang sedang kesulitan akses.
Sejumlah daerah terdampak berada di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bahlil menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi menghindari penumpukan antrean di SPBU dan mempercepat pelayanan kepada warga.
“Saya memutuskan untuk (scan) barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antrean, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Untuk semakin memudahkan masyarakat, Bahlil meminta warga membawa wadah BBM. Hal ini dilakukan karena sejumlah akses jalan masih terputus akibat banjir dan longsor sehingga distribusi BBM belum sepenuhnya normal.
“Beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai gen (jerigen), kita sebagian ada pakai tangki,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, SPBU di wilayah Tapanuli Tengah telah kembali beroperasi penuh. Ia memastikan bahwa stok BBM di seluruh wilayah terdampak bencana berada dalam kondisi aman.
“Secara stok untuk BBM, di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi kalau di Tapteng-nya sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam,” katanya.
