BINTAN  

Penyerahan 425 Sertifikat Ada Dugaan Konspirasi

Pembagian Sertifikat Tanah

DK-BINTAN-Pengudang-Semilir angin disertai deru ombak yang cukup besar menyertai Penyerahan sertifikat bagi warga pengudang, di tepi pantai batumpa pengudang dalam.

Penyerahan sertifikat ini langsung diberikan bupati Bintan Robi Kurniawan secara simbolis kepada perwakilan warga yang sudah dipilih. Hadir pada kesempatan itu beberapa kepala dinas Bintan dan sekda Bintan. Juga perwakilan PT BMW, ketua Badan pengawas desa (BPD) Iwan Kadli, kepala desa (kades) pengudang Kamali Labosa.

Begitupun dengan tim BPN Bintan yang langsung dipimpin oleh Beni Riyanto selaku kepala kantor BPN Bintan. Usai penyerahan sertifikat secara simbolis, Robi tidak langsung meninggalkan lokasi.

Kendati sempat diterpa gerimis, warga tetap sabar duduk ditenda untuk menunggu sertifikat tanah kavlingnya diserahkan. Menurut Beni hari itu, Senin (12/2) sebanyak 425 sertifikat dibagikan pihak BPN. Dan masih ada 33 lagi yang belum atau sedang dalam proses atau terkendala masalah waris.

Setelah menyerahkan sertifikat secara simbolis, Robi mengajak warga untuk bincang atau tanya jawab. Bahkan bagi warga yang bisa menjawab pertanyaan maupun yang bertanya diberi hadiah yang dikemas dengan sampul padi dengan ukuran yang cukup besar.

Seorang warga, Burhan, mengunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah membuncah didalam hatinya. Ia mempertanyakan sebenarnya tanah yang sudah dibebaskan BMW itu sasarannya kepada siapa. sebab lanjut Burhan terkhusus keluarganya yang asli orang pengudang hanya mendapat 3 sertifikat. Sedangkan 7 saudaranya yang lain tidak. Sementara yang bukan sipil (mantan Babin) perangkat desa bisa mendapat lebih dari 2 sertifikat. Ia juga menyingung camat. “Maaf saya tidak bermaksud menyingung siapa pun, tetapi ini fakta, sampai pihak kecamatan pun dapat yang bukan sipil bisa dapat. Sebenarnya bagaimana ini aturannya. Mestinya inikan ada aturannya. Apa memang yang bukan sipil pun berhak dapat. Saya bukan cemburu, pak, tetapi jujur adik beradik saya bertanya mengapa mereka tidak dapat. Sehingga mereka menuding saya yang mengambil,” terangnya yang disambut riuh warga yang hadir memberi tepuk tangan dan membenarkan pertanyaan Burhan.

Menanggapi hal itu Robi pun meminta sang kades memberi penjelasan.

Kamali Labosa pun memberi penjelasan bahwa dirinya sempat lama tidak menjalankan tugasnya sebagai kades disebabkan beberapa hal. “Maaf saya bukan menghindar atau lari dari tangung jawab, tetapi saya memang sempat 6 bulan tidak menunaikan tugas karena ada halangan. Saya sebenarnya bingung kenapa bisa bertambah-tambah data yang masuk. Bantu kita akan cek lagi,” urainya.

Belum usai, seorang warga, Suharyadi kembali mempertanyakan mengapa haknya dan orang tuanya Jonsut hua atas tanah kavlingan dicabut tanpa sepengetahuannya oleh pihak desa.

Pertanyaan serupa Burhan pun disampaikan seorang warga bernama Hadiman. Ia mengaku kecewa terhadap panitia 9 yang membagikan lahan. “kalau sudah ditentukan 1 KK satu ya samalah semua. Jangan dibeda-bedakan. Saya mewakili orang tua saya disini mengambil sertifikat,” imbuhnya

Ketua BPD pengudang Iwan Kadli yang berada atau duduk dibelakang bupati sekaligus tang melakukan pemetaan lahan warga sedikit pun tidak bersuara saat beberapa warga melontarkan pertanyaan mereka.

Sebelum nengclosing acara Cornelius meminta putra gubernur Kepri itu untuk menepati janjinya memadujan lampu di kampungnya seperti janjinya. Dan Robi pun menanggapi langsung dan meminta sekda untuk segera merealisasi permintaan warga tersebut yang disambut apkaus dari warga yang hadir. Robi pun meninggalkan lokasi untuk melakukan kegiatannya yang lain

Penasaran, sebelum masuk kemobil dinasnya, Data Kepri pun mencegat bupati Bintan itu terkait keluhan beberapa warga. Ternyata dibalik penyerahan sertifikat itu banyak persoalan yang tidak terakomodir. Ia pun mengaku hal itu sudah diserahkan kepihak desa. “Sudah kita serahkan kepihak desa, nanti kita bantu untuk memfasilitasi,” singkatnya sembari berlalu.

Penasaran data Kepri mengejar 2 warga yang secara frontal bertanya dihadapan warga lainnya kepada bupati dan tim yang mengurus pendataan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Suharyadi dan Burhan yang sudah lama berdiam di pengudang mengaku tidak akan tinggal diam.

Bahkan Suharyadi sudah melimpahkan persoalan pencabutan kavling atas namanya dan ayahnya kepada penasehat hukum (PH), Fauzi sali S.H, MH.

“Itu kak berdasarkan data, ketua BPD, Iwan Kadli mendapat 3 sertifikat, atas nama istrinya sukmawati 4, atas nama nyompah, mertuanya 4. Dia bukan orang Pengudang tetapi bisa mendapatkan begitu banyak tanah, dimana letak keadilan itu. Terkait penjelasan kades tadi memang benar dia sempat tidak menjalankan tugasnya dan digantikan oleh PJ Samsu Hilal, SE,” urainya.

begitu pun dengan Fauzi Salim selaku penasehat hukum Suharyadi, ia akan meminta keterbukaan pihak desa. Ia pun tidak habis pikir bagaimana bisa kavling Suharyadi dan ayahnya yang sudah diserahkan dicabut tanpa sepengetahuan kliennya.

Een Saputro, selaku satgas mafia tanah yang turut menghadiri penyerahan sertifikat tersebut pun mengaku, ada sesuatu yang harus ditelusuri terkait lahan-lahan kavling. Uniknya lagi warga yang diberi sertifikat tidak tahu dimana posisi lahannya.

Seperti yang diakui Burhan, ” Saya sudah terima sertifikat tapi saya tidak tahu dimana posisi lahannya.

Berdasarkan data juga, nama ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo ikut masuk dalam daftar penerima sertifikat (?).

Penulis: Lanni

Editor: Herman