DK-Sawahlunto– (Sumbar) Tiga ancaman datang bersamaan. Musim kemarau mengintai, kriminalitas naik 3 kali lipat, dan ribuan pekerja tambang batu bara dirumahkan setelah operasi perusahaan dihentikan.
Merespons kondisi itu, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra langsung tancap gas. Senin 8 Juni 2026 ia mengumpulkan Forkopimda dan seluruh kepala OPD dalam Focus Group Discussion (FGD )di Balaikota. Satu agenda: satukan data, samakan langkah, kunci strategi mitigasi sebelum masalah membesar.
“Pemerintah tidak boleh reaktif. Kita harus baca sinyal lebih awal. Forkopimda dan OPD harus satu komando, satu data, satu langkah. Baru Sawahlunto bisa tetap stabil,” tegas Riyanda.
FGD ini jadi bukti Pemko beralih dari mode menunggu ke mode mencegah. Semua instansi buka data di satu meja untuk merumuskan langkah terukur.
BPBD dan Dinas Pertanian masuk garis depan. Pemko siapkan skema mitigasi kebakaran hutan-lahan dan antisipasi krisis air bersih. Dinas Pertanian ditugaskan turun langsung dampingi petani. Tujuannya jelas: jaga momentum musim tanam dan pastikan produktivitas warga tidak jatuh meski cuaca ekstrem.
Data Polres Sawahlunto jadi alarm. April 2026, laporan polisi tembus 13 kasus. Lonjakan tajam dibanding rata-rata 4-5 kasus per bulan sebelumnya.
Melihat tren itu, Pemko bersama Forkopimda sepakat memperkuat 3 jurus: pencegahan, deteksi dini, dan patroli koordinasi lapangan. Targetnya satu: Sawahlunto tetap aman dan nyaman untuk aktivitas warga.
FGD juga membedah dampak sosial-ekonomi dari penghentian operasi tambang batu bara. Gelombang PHK pekerja jadi perhatian serius karena berpotensi memicu persoalan baru.
Walau detail skema belum diumumkan, Riyanda memastikan Pemko sudah petakan dampaknya bersama OPD terkait. Koordinasi lintas sektor disebut jadi kunci meredam gejolak.
Dengan FGD ini, Pemko Sawahlunto mengirim sinyal tegas: semua risiko dipetakan di depan. Kecepatan dan kekompakan eksekusi di lapangan kini jadi penentu.
