https://dpk.kepriprov.go.id/
DK-Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menekankan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas intelektual membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif dunia usaha.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyatakan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga sektor swasta.
“Selain negara, sektor swasta juga bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Ini juga termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual,” ujar Mugiyanto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan, salah satu bentuk konkret pemenuhan hak tersebut adalah pemberian penghargaan yang setara bagi atlet disabilitas intelektual, sebagaimana atlet lainnya.
“Adalah hak mereka untuk mendapatkan penghargaan yang setara, baik oleh negara maupun sektor swasta,” katanya.
Mugiyanto menjelaskan, upaya pelindungan penyandang disabilitas telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas untuk memantau pemenuhan hak-hak tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Special Olympics Indonesia, Warsito Ellwein, mengungkapkan bahwa ruang aktivitas bagi penyandang disabilitas intelektual masih terbatas.
“Hampir 90 persen anak-anak dengan disabilitas intelektual beraktivitas di rumah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Special Olympics Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar Pekan Special Olympics Indonesia II 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 13–18 Oktober 2026.
Ajang tersebut juga akan menjadi seleksi menuju Special Olympics World Summer Games 2027 di Santiago, Chili, dengan kuota sebanyak 67 atlet.
