DK-Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menerima penjelasan terkait keikutsertaan Indonesia di Badan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) PBNU, K.H Yahya Cholil Staquf, usai mengikuti pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, bahwa pertemuan tersebut Kepala Negara memberikan penjelasan dan arahan terkait keanggotaan Indonesia didalam BoP. Selain PBNU, penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo kepada 15 pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) islam, dan sejumlah tokoh islam.
BoP merupakan Badan Perdamaian, yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia didalam BoP itu, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026.
“Kami mendapatkan penjelasan dari Bapak Presiden mengenai banyak hal. Khususnya mengenai upaya dan perjuangan Indonesia, di dalam membantu Palestina,” kata K.H Yahya Cholil Staquf saat menggelar konferensi pers di Pilar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Secara nilai dan prinsip ditekankannya, keikutsertaan Indonesia dalam BoP adalah untuk mendukung upaya terciptanya lerdamaian dan kemerdekaan Palestina. Ketum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya itu berharap, hal itu menghasilkan langkah konkret terhadap kemerdekaan Palestina.
“Terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina,” ujarnya.
Selain itu ia juga mengemukakan bahwa Presiden Prabowo juga turut memberikan berbagai pertimbangan dalam keikutsertaan Indonesia kedalam BoP. Didalam pertimbangan tersebut PBNU diungkapkannya, mengharapkan konsolidasi negara-negara muslim yang tergabung dalam BoP.
“Dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah, yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut,” imbuh Gus Yahya.
