KBRN, Pidie: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan Sungai Krueng Tiro di Kabupaten Pidie, Aceh, pascabanjir bandang yang terjadi pada November 2025. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas sungai sekaligus menekan risiko bencana hidrometeorologi ke depan.
Penanganan dilakukan melalui kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing sungai sepanjang 1.666 meter. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sebagai bagian dari langkah tanggap darurat pascabencana.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan penanganan pascabencana terus dilakukan secara cepat dan terukur. Menurutnya, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari.
“Harapan kami agar alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat. Tentu prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Saat ini, satu unit excavator bucket telah dikerahkan untuk menangani sedimentasi dan kerusakan tebing sungai. Kementerian PU juga berencana menambah dua unit excavator agar proses normalisasi dapat menjangkau hingga ke muara sungai.
Sementara itu, Kepala Desa Tiba Masjid, Haryadi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah di wilayahnya. Ia menyebut masyarakat sebelumnya selalu diliputi kekhawatiran setiap kali hujan deras turun karena potensi luapan Sungai Krueng Tiro.
“Wilayah kami memang kerap dilanda banjir. Dengan adanya normalisasi dan pengembalian alur sungai ke jalur lama yang lebih jauh dari permukiman, warga kini merasa lebih aman,” ujarnya.
Selain di Kabupaten Pidie, Kementerian PU juga melakukan penanganan sungai di Pidie Jaya dan Bireuen. Penanganan meliputi normalisasi sungai, perkuatan tebing, perbaikan bendung daerah irigasi, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Secara keseluruhan, puluhan alat berat telah dikerahkan Kementerian PU di wilayah Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Langkah ini dinilai sebagai upaya terpadu pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh dari ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
