DK-Bintan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menancapkan target ambisius:groundbreaking Jembatan Batam-Bintan (Babin) pada 2026. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini digadang-gadang menjadi tonggak baru dalam konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa saat ini proyek tersebut tengah memasuki fase penyusunan Detail Engineering Design (DED), setelah sebelumnya berhasil melewati tahap studi kelayakan. “Feasibility Study (FS) sudah rampung, kini DED sedang dikerjakan. Harapannya, 2025 sudah selesai sehingga bisa masuk dalam APBN pemerintah pusat,” ujarnya di Batam, Sabtu.
Tak hanya soal desain teknis, analisis seismik serta keseimbangan struktur jembatan juga tengah dikaji oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas guna memastikan kebutuhan anggaran yang optimal. Proyek infrastruktur ini diproyeksikan membutuhkan dana fantastis, sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun.
Pemerintah tidak bergerak sendiri. Proyek ini bakal melibatkan pihak swasta melalui skema konsesi, dengan pemerintah pusat yang akan menentukan mekanisme investasi serta durasi kerja sama.
Lebih dari sekadar jembatan penghubung, Pemprov Kepri juga membidik integrasi Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang lebih komprehensif. “FTZ ini akan menjadi pusat strategis industri, galangan kapal, dan sektor offshore yang berkaitan dengan Natuna serta Natuna Utara,” terang Nyanyang.
Langkah ini sejalan dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun. Untuk mempercepat harmonisasi regulasi, Pemprov Kepri akan mengajukan sinkronisasi aturan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden.
Jembatan Babin tak sekadar menjadi proyek monumental, tetapi juga motor penggerak ekonomi Kepri. Infrastruktur ini diharapkan membuka gerbang baru bagi akses transportasi, mendongkrak sektor industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan daya saing yang semakin kokoh, Kepri siap melaju sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional di gerbang perbatasan Indonesia.
