“Kita bisa melihat bagaimana ketegasan PDI Perjuangan memecat seketika jika ada kadernya yang kena OTT atau tersangka KPK. Partai langsung mengeluarkan surat pemecatan meskipun kasusnya belum berproses di pengadilan,” kata Johan dalam keterangannya, Senin (10/9/2018).
Bacaleg Dapil Jawa Timur VII ini menyebut langkah tersebut sebagai sikap politik PDIP untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dia juga memberi contoh lain kalau PDIP punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, yakni memberi ruang bagi para aktivis antikorupsi untuk masuk ke kepengurusan dan menempati jabatan politik di pemerintahan.
“Itu adalah bagian dari upaya partai membangun dan menguatkan pemberantasan korupsi dari internal organisasi,” ucapnya.
Contoh lainnya, menurut Johan, PDIP mendukung Peraturan KPU yang melarang mencalonkan mantan narapida korupsi sebagai caleg. Dia juga bercerita soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sangat marah saat ada kadernya yang terlibat kasus korupsi.
“Ibu Mega sangat marah ketika mendengar ada laporan kadernya kurupsi, apalagi kena OTT. Maka, Ibu Mega dengan sikap kerasnya itulah yang kemudian melahirkan aturan pecat seketika bagi kader kena OTT KPK,” tutur Johan.(haf/haf/Hs)
