DK-Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai USD453,4 miliar atau sekitar Rp8.086,82 triliun dengan kurs Rp17.836 per dolar Amerika Serikat.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan. Peningkatan terutama didorong oleh kenaikan utang luar negeri sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral.
“Perkembangan tersebut disebabkan peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral,” ujar Denny, Selasa (18/8/2026).
BI menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,6 persen pada triwulan II 2026, dengan dominasi utang berjangka panjang.
“Ini juga berkat dominasi utang yang bersifat jangka panjang dengan pangsa 82,1 persen dari total ULN,” kata Denny.
Menurut BI, pemerintah dan bank sentral terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
ULN Pemerintah dan Bank Sentral Meningkat
Secara rinci, utang luar negeri pemerintah mencapai USD216,3 miliar, tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).
“Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga,” ujarnya.
Sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, utang pemerintah digunakan untuk sektor-sektor produktif. Porsi terbesar diarahkan pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang mencapai 22 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, peningkatan utang luar negeri bank sentral didorong oleh naiknya kepemilikan investor asing terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Denny.
ULN Swasta Masih Tertekan
Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen pada triwulan I 2026.
Kontraksi terutama berasal dari lembaga keuangan yang mencatat penurunan utang luar negeri sebesar 3,4 persen secara tahunan, membaik dari kontraksi 6,3 persen pada triwulan sebelumnya.
Meski demikian, sektor swasta masih didominasi oleh tiga kelompok usaha utama, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
BI menegaskan pengelolaan utang luar negeri akan terus dilakukan secara hati-hati agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar rupiah.
