DK – Buton Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah melalui Rapat Gabungan Komisi bersama Pemerintah Daerah mulai mendalami materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam mencermati arah kebijakan anggaran serta memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, Kamis (03/09/2026)
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Tengah, Rusli, S.Pd.I., M.Si., dan dihadiri anggota DPRD. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Abdullah, S.Pd., bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Gabungan Komisi DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menganalisis substansi Ranperda APBD Perubahan 2026, meliputi program dan kegiatan, penyesuaian anggaran, serta berbagai aspek yang memerlukan pencermatan lebih lanjut sebelum rancangan memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rusli menegaskan, bahwa pembahasan anggaran perubahan tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi juga menyangkut ketepatan penentuan prioritas pembangunan.
“Pembahasan APBD Perubahan ini perlu dilakukan secara cermat dan menyeluruh. DPRD ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Buton Tengah,” katanya
Selain mendalami materi rancangan anggaran, rapat gabungan tersebut juga menjadi ruang bagi DPRD untuk meminta penjelasan dan mencermati pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah yang telah berjalan. Evaluasi ini diperlukan agar perencanaan anggaran perubahan memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian pelaksanaan program dan kebutuhan yang masih harus dipenuhi.
Rusli juga menekankan pentingnya keterbukaan dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan. Menurutnya, penjelasan yang komprehensif dari setiap OPD diperlukan agar DPRD dapat memahami kondisi pelaksanaan program sekaligus menilai kebutuhan penyesuaian anggaran secara proporsional.
“Kami berharap setiap OPD dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur terkait pelaksanaan program, realisasi kegiatan, serta kebutuhan penyesuaian anggaran. Dengan begitu, pembahasan bersama ini dapat berjalan objektif dan menghasilkan rumusan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembahasan APBD Perubahan. Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah anggaran daerah dapat digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Program yang disepakati harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.” pungkasnya
