DK – Buton Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah menyetujui penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperkuat regulasi daerah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Senin (21/09/2026)
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Tengah, H. Mazaluddin, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Rusli, S.Pd.I., M.Si. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos., Penjabat Sekretaris Daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Tiga Ranperda yang menjadi agenda persetujuan meliputi Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah, serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Ketiga rancangan regulasi tersebut mencakup aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan layanan air minum, serta penanganan persoalan perumahan dan permukiman. Dua Ranperda merupakan usulan Pemerintah Daerah, sedangkan satu Ranperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Mazaluddin menegaskan, bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan tersedianya landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Persetujuan terhadap tiga Ranperda ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi bersama pemerintah daerah. Setiap regulasi yang dibentuk diharapkan memiliki landasan yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat Buton Tengah,” jelasnya
Menurutnya, regulasi mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintahan, sedangkan pengaturan mengenai Perumda Air Minum Oeno Lia memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan layanan air minum bagi masyarakat. Adapun Ranperda mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi bagian dari upaya penataan kawasan hunian yang lebih layak.
Mazaluddin juga menekankan pentingnya memastikan agar setiap peraturan daerah yang dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak berhenti pada aspek formal pembentukan regulasi semata.
“Setelah mendapat persetujuan, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap regulasi dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah agar aturan yang ditetapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya
Lebih lanjut, ia berharap pembentukan regulasi daerah dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan setiap peraturan nantinya perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kesiapan perangkat daerah, serta manfaat yang ingin dicapai bagi masyarakat.
“Kita berharap regulasi yang dihasilkan ini dapat memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertata, dan mendorong peningkatan pelayanan publik. Pada akhirnya, setiap kebijakan daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Buton Tengah secara berkelanjutan,”pungkasnya
