DK-Bogor – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan rampung dan siap beroperasi hingga akhir 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Target tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah. Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi,” kata Teddy, Jumat (9/10/2026).
Menurut Teddy, Kampung Nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi dermaga sebagai infrastruktur pendukung kegiatan nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.
Pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi dan pemasaran hasil tangkapan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga distribusi dan pemasaran hasil laut.
Presiden Prabowo berharap pembangunan Kampung Nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
“Kampung Nelayan dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sebanyak 100 Kampung Nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi,” ujar Teddy.
Pembangunan Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan nasional. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan infrastruktur yang memadai, tetapi juga memperluas akses nelayan terhadap rantai ekonomi hasil perikanan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir pula Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Donny Oskaria.
