DK-Jakarta — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda.
Speedboat Arupadhatu 1 dilaporkan hilang kontak pada Senin (7/9/2026) setelah berlayar dari perairan Banten. Kapal tersebut membawa lima jurnalis dan tiga kru yang tengah menjalankan tugas peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Meutya menegaskan informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga para jurnalis dan kru yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
“Kemudian, tidak membuat atau menyebarkan spekulasi, konten yang menyesatkan, hoaks, maupun informasi yang dapat menimbulkan kepanikan. Hal ini juga sekaligus membuat keresahan di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).
Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menyaring informasi mengenai perkembangan pencarian rombongan tersebut. Pemerintah melalui sejumlah kementerian, lembaga, dan otoritas terkait terus melakukan upaya pencarian dan pertolongan.
Utamakan Informasi dari Sumber Resmi
Meutya mendorong masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi hanya dari sumber yang resmi dan telah terverifikasi. Hal tersebut penting untuk mencegah beredarnya kabar yang keliru selama operasi pencarian berlangsung.
“Kami mendorong masyarakat untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang berasal dari sumber resmi dan terverifikasi. Di antaranya, informasi dari Basarnas, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, serta otoritas terkait lain,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga korban serta tim SAR yang tengah menjalankan operasi pencarian.
Keselamatan seluruh penumpang dan kru serta kelancaran operasi pencarian menjadi prioritas pemerintah. Meutya memastikan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memantau perkembangan informasi di ruang digital.
“Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan informasi di ruang digital. Kami juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pihak terkait,” ucapnya.
Dalam situasi darurat seperti ini, masyarakat diharapkan tidak menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama sebelum adanya konfirmasi dari otoritas yang berwenang. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi mengganggu proses pencarian sekaligus menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kabar.
