DK-Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas laporan keuangan serta kinerja lembaga di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja (satker) harus tetap menjaga kinerja organisasi meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan maupun pencapaian target organisasi.
Hendrasmo mengatakan tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Seluruh jajaran RRI, kata dia, harus mengelola anggaran sesuai ketentuan dengan mengedepankan akuntabilitas.
“Kita sudah seharusnya menjalankan tata kelola keuangan dengan seharusnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita toleransi dan kita harus melakukan bagaimana seharusnya,” kata Hendrasmo usai RDP dengan Komisi VII DPR RI, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi RRI. Namun, kondisi tersebut justru harus dijawab dengan peningkatan kinerja di setiap satuan kerja.
“Soal anggaran ini memang pada umumnya kita mengalami efisiensi, kita alami keterbatasan. Tapi saya sudah sampaikan ke kasatker, kita edukasi mereka, walaupun kita terbatas anggaran tetapi harus berkinerja tinggi,” ujarnya.
Menurut Hendrasmo, seluruh satker harus mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
“Kita dihadapkan dengan keterbatasan anggaran tetapi kita harus tetap berkinerja tinggi. Kita harus tetap melakukan action plan yang lebih presisi, implementasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi,” ucapnya.
Ia menambahkan pesan tersebut terus disampaikan kepada seluruh satker agar tetap berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus memperkuat kepercayaan publik (public trust) melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong LPP RRI memperkuat perannya sebagai media publik dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat di tengah maraknya hoaks dan dominasi konten negatif di ruang digital.
Menurut Chusnunia, perkembangan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi lembaga penyiaran publik karena derasnya arus informasi negatif berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap Indonesia.
