https://dpk.kepriprov.go.id/
DK-Jakarta – Pemerintah mewaspadai potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berdampak pada stabilitas sektor transportasi. Risiko gangguan pasokan serta fluktuasi harga mendorong langkah antisipatif melalui penguatan transportasi publik.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
“Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Tapi kembali lagi, insentif itu ada yang kalau betul-betul terpaksa, ada yang terbatas juga,” ujar Muiz di Jakarta, Rabu (14/4/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program Buy The Service (BTS) guna memperluas jangkauan layanan angkutan umum di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan transportasi bagi pelajar untuk mengurangi penggunaan sepeda motor sejak usia dini.
Upaya tersebut dinilai penting dalam menekan konsumsi BBM di sektor transportasi yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan transportasi publik, konsumsi energi diharapkan menjadi lebih efisien dan terkendali.
Meski demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pembangunan infrastruktur transportasi massal dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kendala utama. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah kota, misalnya, masih berjalan secara bertahap.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti BBM. Keraguan masyarakat terhadap teknologi baru, khususnya terkait daya tahan baterai, masih menjadi hambatan utama.
Direktur Utama KALISTA, Albert Aulia Ilyas, mengatakan kendaraan listrik masih dianggap sebagai teknologi baru di Indonesia sehingga memunculkan berbagai pertanyaan dari pengguna.
“Banyak pertanyaan seperti baterainya 10 tahun lagi bagaimana, kalau sudah 8 tahun apakah akan langsung mati. Itu yang membuat user masih ragu untuk berpindah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini serupa dengan peralihan dari ponsel konvensional ke smartphone di masa lalu. Meski menawarkan teknologi lebih canggih, pada tahap awal pengguna cenderung ragu karena belum terbiasa.
Untuk menjawab keraguan tersebut, pihaknya bersama sejumlah mitra telah melakukan berbagai uji coba operasional sepanjang 2025. Pengujian dilakukan di sektor transportasi publik, shuttle, hingga logistik.
Salah satu uji coba dilakukan pada rute jarak jauh dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan jarak tempuh sekitar 527 kilometer. Hasilnya menunjukkan kendaraan listrik mampu beroperasi tanpa mengganggu pola operasional yang sudah berjalan.
Pemerintah berharap, melalui kombinasi penguatan transportasi publik dan percepatan adopsi kendaraan listrik, ketergantungan terhadap BBM dapat berkurang secara bertahap sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
